Islandia Pilih Parlemen Didominasi Perempuan, Termuda dari Partai Bajak Laut yang Antikemapanan

Profesor politik Silja Bara Omarsdottir mengatakan kuota gender yang diterapkan oleh partai-partai berhaluan kiri selama dekade terakhir berhasil menciptakan norma baru di seluruh spektrum politik Islandia.

“Mengabaikan kesetaraan gender ketika memilih kandidat sudah tidak dapat diterima,” katanya.

Jajak pendapat menyimpulkan kemenangan bagi partai-partai berhaluan kiri, dalam pemilu di mana10 partai bersaing untuk mendapatkan kursi.

Namun Partai Kemerdekaan yang berhaluan tengah-kanan mengambil bagian suara terbesar, memenangkan 16 kursi, tujuh di antaranya dipegang oleh perempuan.

Partai Progresif sentris merayakan perolehan terbesar, memenangkan 13 kursi, lima lebih banyak dari sebelumnya.

Sebelum pemilihan, kedua partai membentuk pemerintahan koalisi tiga partai Islandia, bersama dengan Partai Hijau Kiri Jakobsdottir. Partai tersebut kehilangan beberapa kursi, namun masih bisa mempertahankan delapan kursi, melampaui prediksi jajak pendapat.

Tiga partai yang berkuasa belum mengumumkan apakah mereka akan bekerja sama untuk masa jabatan berikutnya, tetapi mengingat dukungan kuat dari para pemilih, tampaknya hal itu mungkin terjadi.

Diperlukan waktu berhari-hari, jika bukan berminggu-minggu, untuk membentuk dan mengumumkan pemerintahan baru.

Baca Juga: Islandia Coba Ubah Pola Kerja Jadi 4 Hari dalam Seminggu, Hasilnya Sukses

Perubahan iklim menduduki peringkat tinggi dalam agenda pemilihan di Islandia, negara kepulauan vulkanik yang dipenuhi gletser berpenduduk sekitar 350.000 orang di Atlantik Utara.

Musim panas yang sangat hangat menurut standar Islandia, dengan suhu di atas 20 derajat Celcius selama 59 hari dan gletser yang menyusut di negara itu mendorong masuknya isu pemanasan global dalam agenda politik.

Tapi itu tampaknya tidak diterjemahkan ke dalam peningkatan dukungan untuk salah satu dari empat partai berhaluan kiri yang berkampanye untuk mengurangi emisi karbon lebih banyak dari komitmen Islandia di bawah Perjanjian Iklim Paris.