Islandia Pilih Parlemen Didominasi Perempuan, Termuda dari Partai Bajak Laut yang Antikemapanan

REYKJAVIK, KOMPAS.TV - Islandia pada hari Minggu menjadi negara pertama di Eropa yang memiliki lebih banyak perempuan daripada laki-laki di parlemen, seperti dilansir Associated Press, Minggu, (26/09/2021). 

Dari 63 kursi di parlemen Althing, 33 dimenangkan oleh perempuan, atau 52 persen, berdasarkan proyeksi hasil akhir pemilu hari Minggu.

Di antara anggota parlemen yang masuk adalah anggota parlemen tertua dan termuda yang pernah duduk di Islandia: pemilik kedai burger berusia 72 tahun Tomas Tomasson dan mahasiswa hukum berusia 21 tahun Lenya Rún Taha Karim, putri imigran Kurdi yang berasal dari Partai Bajak Laut yang antikemapanan.

"Saya ingin meningkatkan perlakuan Islandia terhadap pengungsi dan pencari suaka," kata Lenya kepada Associated Press, seraya bersumpah untuk berbicara mewakili kaum muda di parlemen. "Gagasan kami perlu didengar lebih banyak."

Di twitternya, Lenya berterima kasih anak muda banyak yang memilih Partai Bajak Laut dan memilih dirinya. Partai Bajak Laut menurut penghitungan suara diperkirakan akan mendapat 6 dari 63 kursi di parlemen Islandia.

Tidak ada negara Eropa lain yang memiliki lebih dari 50 persen anggota parlemen perempuan. Swedia adalah negara yang paling dekat dengan 47 persen anggota parlemennya perempuan, menurut data yang dikumpulkan oleh Bank Dunia.

Lima negara lain di dunia saat ini memiliki parlemen di mana perempuan memegang setidaknya setengah kursi, menurut Inter-Parliamentary Union: Rwanda (61 persen), Kuba (53 persen), Nikaragua (51 persen) dan Meksiko dan Uni Emirat Arab (50 persen).

Tidak seperti beberapa negara lain, Islandia tidak memiliki kuota legal untuk keterwakilan perempuan di parlemen, meskipun beberapa partai memang mensyaratkan jumlah minimum kandidat perempuan.

Baca Juga: Islandia Coba Ubah Pola Kerja Jadi 4 Hari dalam Seminggu, Hasilnya Sukses

Negara Nordik ini telah lama menjadi pelopor dalam kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, dan telah menduduki peringkat teratas Forum Ekonomi Dunia untuk negara-negara paling egaliter selama 12 tahun terakhir.

Islandia adalah negara pertama yang memilih seorang wanita sebagai presiden pada tahun 1980.

Profesor politik Silja Bara Omarsdottir mengatakan kuota gender yang diterapkan oleh partai-partai berhaluan kiri selama dekade terakhir berhasil menciptakan norma baru di seluruh spektrum politik Islandia.

“Mengabaikan kesetaraan gender ketika memilih kandidat sudah tidak dapat diterima,” katanya.

Jajak pendapat menyimpulkan kemenangan bagi partai-partai berhaluan kiri, dalam pemilu di mana10 partai bersaing untuk mendapatkan kursi.

Namun Partai Kemerdekaan yang berhaluan tengah-kanan mengambil bagian suara terbesar, memenangkan 16 kursi, tujuh di antaranya dipegang oleh perempuan.

Partai Progresif sentris merayakan perolehan terbesar, memenangkan 13 kursi, lima lebih banyak dari sebelumnya.

Sebelum pemilihan, kedua partai membentuk pemerintahan koalisi tiga partai Islandia, bersama dengan Partai Hijau Kiri Jakobsdottir. Partai tersebut kehilangan beberapa kursi, namun masih bisa mempertahankan delapan kursi, melampaui prediksi jajak pendapat.

Tiga partai yang berkuasa belum mengumumkan apakah mereka akan bekerja sama untuk masa jabatan berikutnya, tetapi mengingat dukungan kuat dari para pemilih, tampaknya hal itu mungkin terjadi.

Diperlukan waktu berhari-hari, jika bukan berminggu-minggu, untuk membentuk dan mengumumkan pemerintahan baru.

Baca Juga: Islandia Coba Ubah Pola Kerja Jadi 4 Hari dalam Seminggu, Hasilnya Sukses

Perubahan iklim menduduki peringkat tinggi dalam agenda pemilihan di Islandia, negara kepulauan vulkanik yang dipenuhi gletser berpenduduk sekitar 350.000 orang di Atlantik Utara.

Musim panas yang sangat hangat menurut standar Islandia, dengan suhu di atas 20 derajat Celcius selama 59 hari dan gletser yang menyusut di negara itu mendorong masuknya isu pemanasan global dalam agenda politik.

Tapi itu tampaknya tidak diterjemahkan ke dalam peningkatan dukungan untuk salah satu dari empat partai berhaluan kiri yang berkampanye untuk mengurangi emisi karbon lebih banyak dari komitmen Islandia di bawah Perjanjian Iklim Paris.