Taliban Tutup Jalan Menuju Bandara Kabul Kecuali untuk Warga Asing Keluar dari Afghanistan

KABUL, KOMPAS.TV - Kelompok Taliban yang menguasai Afghanistan, Selasa (24/08/2021) malam waktu Kabul, resmi menutup jalan ke bandara dan melarang orang menuju lokasi tersebut kecuali warga negara asing seperti dilansir BBC dan Tolo News. 

Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid dalam konferensi pers di Kabul meminta warga Afghanistan kembali ke rumah masing-masing dan melakukan pekerjaan serta kehidupan normal mereka karena “tidak ada bahaya” bagi mereka.

“Mari kita hidup bersama. Perang bagi kami telah selesai," kata Zabihullah. 

Terkait larangan ke bandara, juru bicara Taliban itu mengklaim warga Afghanistan akan menghadapi bahaya jika datang ke lokasi tersebut. Ia juga menuding tentara Amerika Serikat terlalu cepat menembakkan senjata bila terjadi benturan horisontal di antara warga Afghanistan yang berkerumun di bandara dan ingin masuk.

Sementara Zabihullah mengakui Taliban saat ini memang mewajibkan perempuan untuk tetap berada di rumah masing-masing sambil menekankan pihaknya tidak akan secara permanen melarang perempuan pergi bekerja.

Saat ini, kata Zabihullah, penguasa Taliban sedang membuat prosedur agar kaum perempuan bisa kembali bekerja.

Baca Juga: Direktur CIA Diam-Diam Temui Pemimpin Taliban di Kabul

Taliban juga meminta Amerika Serikat untuk tidak mengajak warga Afghanistan keluar dari negara itu, terutama para insinyur, dokter, perwira militer karena dibutuhkan di negara itu.

Zabihullah beralasan mereka hanya akan melakukan pekerjaan rendahan di luar Afghanistan sementara tenaga mereka dibutuhkan di dalam negeri. 

Zabihullah lebih jauh mengklaim bahwa Taliban menjamin keamanan dan tidak ada bahaya bagi warga Afghanistan untuk melanjutkan hidup seperti sebelumnya. 

Taliban juga menegaskan mereka ingin seluruh warga asing untuk dievakuasi pada batas waktu 31 Agustus.

Dalam konferensi pers itu, Taliban juga mengatakan sekolah-sekolah, universitas, madrasah, rumah sakit, pemerintah daerah, serta stasiun TV dan radio sudah kembali beroperasi. 

Taliban juga kembali menjamin keamanan berbagai kedutaan besar asing dan meminta mereka untuk tidak menghentikan pekerjaan apalagi menutup kedutaan besar mereka di Afghanistan.

Baca Juga: Hindari Taliban, Pemain Timnas Sepak Bola Putri Afghanistan Berhasil Dievakuasi

Sebelumnya PBB mengatakan ada laporan "kredibel" bahwa Taliban melakukan eksekusi mati terhadap orang-orang yang mereka buru.

Pejabat tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, Selasa (24/08/2021) mengatakan, pihaknya telah menerima laporan "kredibel" tentang pelanggaran HAM berat oleh Taliban di Afghanistan.

Meskipun Taliban berusaha menampilkan diri mereka lebih moderat sejak mengambil alih negara itu, bukti yang dikumpulkan oleh PBB dilaporkan justru menunjukkan kebalikannya, seperti dilansir Deutsche Welle, Selasa, (24/08/2021)

Bachelet mengatakan ada laporan tentang eksekusi mati orang-orang tertentu di wilayah yang berada di bawah kendali Taliban, di antaranya terhadap warga sipil dan tentara Afghanistan.

"Juru bicara Taliban sudah membuat komitmen khusus bahwa Taliban menghormati hak perempuan untuk bekerja dan hak anak perempuan untuk bersekolah, dalam koridor interpretasi Taliban terhadap hukum Islam," kata Bachelet.

"Mereka juga mengatakan akan menghormati hak-hak etnis dan agama minoritas serta menahan diri dari pembalasan terhadap mereka yang pernah bekerja dengan pemerintah atau komunitas internasional," sambungnya.

"Tanggung jawab sekarang sepenuhnya ada pada Taliban untuk menerjemahkan komitmen ini menjadi kenyataan," tegas Bachelet.

Bachelet juga mengatakan ada bukti Taliban membatasi hak-hak perempuan, seperti hak perempuan untuk bebas bergerak, serta menghalangi anak perempuan untuk bersekolah.

Bachelet mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB membentuk mekanisme untuk memantau secara dekat tindakan Taliban sekarang setelah kelompok itu mengambil alih kekuasaan di Afghanistan.

Sekitar 50.000 orang asing dan warga Afghanistan telah meninggalkan negara itu dari bandara Kabul sejak Taliban merebut kekuasaan, sembilan hari lalu.