Malaysia Tak Akan Perpanjang Status Keadaan Darurat Setelah Berakhir Pada 1 Agustus

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV – Pemerintah Malaysia tak akan memperpanjang Status Keadaan Darurat yang kontroversial setelah berakhir pada 1 Agustus mendatang. Parlemen Malaysia telah bertemu untuk pertama kali sejak Januari, seiring perjuangan negara itu memerangi krisis Covid-19 yang memburuk.

Melansir CNA, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mempertahankan kebijakan pemerintahannya, sementara para anggota parlemen saling berbeda pendapat menyoal penanganan pandemi. Pemerintah Malaysia dituding melakukan terlalu sedikit dan terlambat terkait penanganan pandemi.

Pada Januari lalu, raja mengumumkan Status Keadaan Darurat yang pertama untuk memerangi Covid-19, menuruti nasihat sang perdana menteri. Penetapan itu membuat pemerintah memerintah menggunakan dekrit dan menangguhkan parlemen. Ini mendorong para kritikus untuk menuduh Muhyiddin menggunakan krisis untuk menghindari mosi tidak percaya dan menopang koalisinya yang lemah.

Baca Juga: Sejumlah Dokter Kontrak di Malaysia Gelar Unjuk Rasa, Tuntut Kesetaraan

Menghadapi kemarahan publik yang meningkat dan tekanan dari raja, Muhyiddin setuju untuk mengumpulkan kembali legislatif untuk duduk selama 5 hari sebelum keadaan darurat secara resmi berakhir bulan depan.

Namun, pihak oposisi mengecam sesi singkat parlemen itu sebagai kepura-puraan yang tidak akan benar-benar menguji dukungan terhadap perdana menteri.

Pada Senin (26/7/2021), Menteri Hukum Takiyuddin Hassan mengumumkan, pemerintah tak akan meminta Raja, Sultan Abdullah Ahmad Shah, untuk memperpanjang Status Keadaan Darurat.

Dalam pidatonya di depan anggota parlemen, Muhyiddin menyatakan memahami “kecemasan publik di tengah lonjakan kasus Covid-19”. Ia membela penanganan pandemi yang dilakukan pemerintahannya.

"Pemerintah tak akan duduk diam dan melihat masyarakat menderita. Kami bertindak untuk menyelamatkan nyawa,” kata Muhyiddin.

Namun, anggota parlemen dari pihak oposisi menyatakan kemarahan karena tidak dapat berdebat atau memberikan suara apapun selama sesi. Padahal, menurut mereka, raja telah meminta masalah penting untuk diteliti.

“Perdana menteri telah bertindak sebagai pengkhianat karena tidak menuruti keinginan raja,” kritik pemimpin oposisi Anwar Ibrahim pada legislatif.

Baca Juga: Didakwa Korupsi, Mantan Menpora Malaysia Syed Saddiq Bersumpah Akan Bersihkan Nama Baiknya

Pemerintahan Muhyiddin, yang merebut kekuasaan sejak Maret tahun lalu tanpa pemilihan setelah pemerintahan reformis tumbang, terbelah karena pertikaian. Partai terbesar yang mendukungnya, Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO), mengumumkan menarik dukungannya terhadap koalisinya awal bulan ini. UMNO sendiri terbelah, sebagian anggota masih mendukung Muhyiddin, dan ini sepertinya menandakan posisi Muhyiddin masih akan aman dalam jangka pendek.

Sementara itu, Malaysia juga merencanakan membuka kembali ekonomi dan mencabut lockdown nasional melalui aturan kontrol pergerakan (MCO) Oktober nanti. Hal ini ditegaskan Muhyiddin dalam kesempatan berbeda, Senin (26/7/2021) seperti dilansir dari CNBC.

"Insya Allah, dengan upaya berkelanjutan untuk mendorong proses pemulihan dan program imunisasi berjalan lancar, kami berharap sebagian besar negara bagian akan memasuki fase keempat (pelonggaran) pada awal Oktober," katanya seperti dikutip dari The Straits Times.

Fase empat merupakan level terendah dari pembatasan MCO. Orang-orang bisa kembali hidup normal, dan sebagian besar sektor ekonomi diizinkan dibuka dengan protokol kesehatan, pelacakan kontak serta jarak sosial.

Baca Juga: Sekeluarga di Malaysia Terinfeksi Covid-19, Padahal Sejak April di Rumah Saja

Saat ini Malaysia masih dalam fase 4 MCO. Pada fase ini, hanya layanan penting yang diizinkan beroperasi. Pergerakan orang dan bisnis, dikunci. Namun Muhyiddin menegaskan, kebijakan ini akan dievaluasi sesuai situasi terkini, termasuk jika suatu saat pemerintah mengintervensi secara tiba-tiba jika diperlukan.

Terlepas dari Status Keadaan Darurat dan lockdown nasional, krisis Covid-19 di Malaysia kian memburuk, diperparah oleh varian Delta yang sangat menular. Pada akhir pekan lalu, kasus Covid-19 di Malaysia menembus angka 1 juta, dengan sekitar 8.000 kematian.

Secara total, saat ini ada 1.027.954 kasus di Malaysia sejak Covid-19 mewabah. Sebanyak 165.840 di antaranya adalah kasus aktif.

Lockdown nasional yang diberlakukan merugikan ekonomi senilai 1 miliar ringgit (atau setara Rp3,4 triliun) per hari.