Pengadilan Australia Bebaskan Agen Rahasianya yang Bantu Timor Leste Buktikan Spionase Australia

CANBERRA, KOMPAS.TV — Seorang mantan mata-mata Australia dibebaskan oleh pengadilan Australia pada Jumat (18/6/2021) dengan hukuman percobaan tiga bulan penjara atas usahanya membantu Timor Leste membuktikan Australia memata-matai negara miskin yang masih muda itu selama negosiasi minyak dan gas bernilai miliaran dolar.

Seperti dilansir Associated Press, Jumat, mantan mata-mata atau agen rahasia yang dikenal publik sebagai Saksi K, dan pengacaranya, Bernard Collaery, telah didakwa pada tahun 2018 karena berkonspirasi untuk mengungkapkan informasi rahasia kepada pemerintah Timor Leste.

Mantan Presiden dan Perdana Menteri Timor Leste José Ramos-Horta termasuk di antara para pemimpin yang mendesak Australia untuk membatalkan penuntutan atas Saksi K. 

Saksi K mengaku bersalah pada hari Kamis di awal sidang dua hari pembacaan putusan di Pengadilan Magistrat Wilayah Ibu Kota Australia. Publik dan media dilarang mengikuti persidangan ketika bukti rahasia dibahas.

Hakim Glenn Theakston memvonis K tiga bulan hukuman percobaan. K, yang disembunyikan di balik layar hitam di ruang sidang selama persidangan, juga harus membayar jaminan keamanan 1.000 dolar Australia dengan syarat berperilaku baik selama 12 bulan.

Baca Juga: Anda Penggemar Buaya? Spesies Buaya Prasejarah di Queensland Dipastikan yang Terbesar Australia

Sebelumnya, Saksi K diancam hukuman dua tahun penjara. Hukuman maksimum telah ditingkatkan menjadi 10 tahun sejak pelanggarannya, karena Australia memperketat kendali atas kerahasiaan mereka.

Pemerintah Australia menolak mengomentari tuduhan bahwa K memimpin operasi Badan Intelijen Rahasia Australia yang menyadap kantor-kantor pemerintah di ibukota Timor Leste, Dili, pada tahun 2004 selama negosiasi pembagian pendapatan minyak dan gas dari dasar laut yang memisahkan kedua negara.

Pemerintah membatalkan paspor K sebelum dia bersaksi di Pengadilan Arbitrase Tetap di Den Haag pada tahun 2014 untuk mendukung tantangan Timor Lorosa'e terhadap validitas perjanjian 2006.

Timor Leste berpendapat perjanjian itu tidak sah atas dasar Australia gagal bernegosiasi dengan itikad baik karena mereka terlibat dalam spionase.

Tidak ada bukti yang diajukan di pengadilan tentang operasi penyadapan Australia, yang dilaporkan media dilakukan dengan kedok program bantuan asing.

Namun Saksi K dan Collaery menyiapkan dua surat pernyataan untuk pemerintah Timor Leste yang mengidentifikasi K sebagai mantan anggota ASIS dengan rincian fungsi.

Baca Juga: Epidemiolog Universitas Griffith Australia menilai Covid-19 di Indonesia dalam Fase Mirip India

Hakim Theakston mencatat kasus itu tidak biasa karena pelanggaran K dilakukan "di depan mata otoritas Australia."

"Itu menunjukkan kepada saya itu kurang ajar, dan acuh tak acuh atau salah," kata Theakston.

Theakston berkeyakinan Saksi K telah berbuat kesalahan, namun bukan pelanggaran yang disengaja, "berdasarkan persepsi keadilan."

Hakim menggambarkan K sebagai "pria tua" berusia lebih dari 70 tahun yang diancam hukuman penjara selama delapan tahun.

Aturan kerahasiaan ASIS "ketat dan mutlak" untuk perwira aktif dan mantan, kata Theakston.

Pengacara pembela, Robert Richter berkata, “Tuan. K” menderita karena tidak bisa bepergian ke luar negeri bersama istrinya karena kehilangan paspornya yang dicabut pemerintah Australia.

Richter mengatakan kepada The Associated Press, "Saya pikir ini hasil yang adil."

Jaksa Richard Maidment menolak mengomentari putusan tersebut.

Australia dan Timor Leste menyepakati perjanjian perbatasan maritim baru pada tahun 2018. Setahun kemudian, perdana menteri Australia tiba di Dili untuk meresmikan perjanjian dan menjadi sasaran protes jalanan yang menuntut tuduhan terhadap K dan Collaery dibatalkan.