Pemerintah India Minta Medsos Hapus Konten Soal Varian Baru Virus Corona yang Merujuk Nama India

DELHI, KOMPAS.TV - Pemerintah India meminta agar media sosial menghapus konten yang merujuk ke varian India Covid-19.

Pemerintah India menegaskan bahwa memberikan kata India pada varian baru Covid-19 itu adalah salah.

Kementerian Informasi dan Teknologi India menyatakan bahwa WHO menyebut varian tersebut sebagai B.1.617, sehingga penambahan kata India tidaklah tepat.

Baca Juga: Pemimpin Junta Militer Myanmar Ungkap Kondisi Aung San Suu Kyi

Perintah pemerintah kepada platform media sosial itu dibuat oleh Kementerian Informasi dan Teknologi India, pada Jumat (21/5/2021).

Diwartakan Press Trust on India dikutip dari BBC, Semua platform media sosial diminta untuk menghapus konten dengan nama, yang merujuk pada atau memberi implikasi ‘varian India’ Covid-19.

“Sepanjang pengetahuan kami pernyataan salah yang beredar online menyiratkan bahwa varian India dari virus Corona menyebar ke seluruh negara. Itu salah,” demikian salah satu bunyi dari perintah tersebut.

Pemerintah India menegaskan bahwa WHO tak pernah mengasosiasikan varian India untuk varian B.1617 pada semua laporannya.

Baca Juga: Duh, Sedikitnya 100 Pendaki Gunung Everest Diperkirakan Tertular Covid-19!

Meski begitu, seorang pejabat dari salah satu media sosial mengungkapkan akan sangat sulit untuk menghapuskan semua referensi terkait penggunaan varian India.

Varian B.1.617 merupakan varian yang lebih menular, dan pertama kali terdeteksi di India tahun lalu.

Varian tersebut kemudian menyebar ke seluruh negara. Hal itu pun membuat sejumlah negara melarang kedatangan warga negara India.

India sendiri merupakan salah satu pasar media sosial yang sangat besar.

Dari Januari, laporan statistik menunjukkan India merupakan negara nomor tiga terbesar pengguna Twitter.

Pemerintah India tahun ini memperkenalkan pedoman yang dimaksudkan untuk mengekang penyalahgunaan media sosial dan penyebaran informasi yang salah.

Jika apa yang disebut materi melanggar hukum muncul di platform, perusahaan dapat diberi perintah penghapusan.

Baca Juga: Pria Australia yang Terjebak di India Akhirnya Meninggal karena Covid-19

Jika tak mematuhi dalam tenggat waktu, mereka dapat menghadapi kemungkinan penuntutan.

Aturan tersebut membuat perusahaan tak bisa menghindari tanggung jawab atas apa yang dipoating oleh pengguna.

Namun, aturan itu membuat banyak pihak yang menilai Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi berada di balik serangan terhadap kebebesan pers.

Bulan lalu, Pemerintah India meminta Twitter dan Facebook menghapus postingan kritikan terhadap cara Modi mengatasai masalah Covid-19.

Baca Juga: Pegawai Kebun Binatang di India Tewas Diterkam Harimau Bengal saat Membersihkan Kolam

Gelombang kedua Wabah Covid-19 memang tengah masif mendera India, dan menempatkan mereka di posisi kedua dalam jumlah positif Covid-19, yang telah mencapai 26 juta kasus berdasarkan Penelitian Universitas John Hopkins.

Sedangkan terkait kematian karena Covid-19, India berada di belakang Amerika Serikat (AS) dan Brasil, dengan jumlah kematian mendekati 300.000.

Meski begitu, beberapa ahli mengatakan angka kematian di India karena Covid-19 diyakini lebih tinggi dari jumlah tersebut.