JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan para pemimpin Asia Tenggara menuntut komitmen junta militer untuk segera mengakhiri penggunaan kekerasan oleh militer dan menuntut pembebasan tahanan politik di Myanmar.
Hal itu dikatakan Jokowi dalam KTT Darurat ASEAN yang dihadiri jenderal tertinggi dan pemimpin kudeta Myanmar di Jakarta, seperti dilaporkan oleh Associated Press, Sabtu (24/4/2021).
Presiden Joko Widodo dan para pemimpin ASEAN juga mengatakan kepada Jenderal Senior Min Aung Hlaing dalam pembicaraan hari Sabtu di Jakarta, dialog inklusif antara pihak-pihak yang bersaing di Myanmar harus segera dimulai.
"Kekerasan harus dihentikan, demokrasi, stabilitas dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan,” kata Jokowi.
Jokowi lebih jauh menekankan, "Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas."
Para pemimpin ASEAN, tutur Presiden Jokowi, juga menuntut dibukanya akses kemanusian dari ASEAN yang akan dikoordinir Sekjen ASEAN dan AHA Center. Jokowi menggarisbawahi, Indonesia akan terus mengawal seluruh tuntutan tersebut.
Baca Juga: Dipimpin Sultan Brunei, KTT Darurat ASEAN Digelar Hari Ini Di Jakarta Bahas Kekerasan di Myanmar
Konsensus ASEAN juga dikatakan sudah tercapai dan akan diumumkan oleh Sekjen ASEAN. Menurut Presiden Jokowi, isi konsensus tersebut sama dengan apa yang diucapkannya pada keterangan pers tersebut.
Tidak segera jelas apakah dan bagaimana Min Aung Hlaing menanggapi pesan blak-blakan Presiden Jokowi itu. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan perjalanan keluar Myanmar sejak kudeta, yang diikuti oleh penangkapan Aung San Suu Kyi dan banyak pemimpin politik lainnya.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan harapan pada malam sebelum KTT bahwa, "Kita dapat mencapai kesepakatan tentang langkah-langkah selanjutnya yang dapat membantu rakyat Myanmar keluar dari situasi yang sulit ini."
Menyusul kudeta, ASEAN melalui ketuanya saat ini, Brunei, mengeluarkan pernyataan yang diihat tidak mengutuk perebutan kekuasaan tetapi hanya mendesak digelarnya upaya dialog, rekonsiliasi dan kembali ke keadaan normal sesuai dengan kemauan dan kepentingan rakyat Myanmar.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.