WASHINGTON DC, KOMPAS.TV - Pentagon menyatakan mereka menunda memberikan vaksin Covid-19 kepada 40 orang tahanan terorisme AS di kamp Guantanamo buntut kemarahan dari publik Amerika Serikat.
Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan dalam tweetnya hari Sabtu, (30/01/2021) bahwa "Pentagon 'menunda' rencana memvaksinasi tahanan di kamp Guantanamo sambil mengkaji upaya melindungi pasukan AS yang bertugas di sana."
Kirby menegaskan sejauh ini belum ada tahanan yang menerima suntikan vaksin. Rencana itu sendiri mengundang kritik keras setelah New York Times melaporkan bahwa vaksinasi bagi para tahanan di sana akan dilaksanakan beberapa hari ke depan.
Terletak di Kuba, pangkalan yang dikelola Angkatan laut AS itu menampung sosok yang dianggap teroris oleh Pentagon. Termasuk di antaranya adalah figur top Al-Qaeda, serta otak dari serangan 11 September 2001 (9/11), Khalid Sheikh Mohammed.
Selain itu, Kamp Guantanamo juga menahan Hambali, salah seorang otak serangan bom Bali dan serangan bom di berbagai gereja awal tahun 2000an.
Baca Juga: Biden Dikritik Keras Karena Setujui Vaksin untuk Hambali dan Tahanan Guantanamo
Pada awal pekan ini, Pentagon sempat mengungkapkan rencana untuk memberikan vaksin Covid-19 kepada para tahanan. Dilansir AFP, rencana itu langsung mendapat penolakan keras dari sejumlah politisi, termasuk pimpinan Partai Republik Kevin McCarthy.
Dalam twit-nya, McCarthy menyindir Presiden Joe Biden sudah mencanangkan untuk memvaksinasi warga AS sejak hari pertama menjabat. "Tetapi, saya tidak diberi tahu kalau rencananya adalah memberikan vaksin kepada para teroris sebelum rakyatnya sendiri," sindirnya.
Koleganya, anggota Kongres dari New York Elise Stefanik menuturkan, dia tak bisa menerima kalau teroris di Guantanamo lebih diprioritaskan.
Baca Juga: Kenapa Hambali Diadili di Pengadilan Militer Amerika Serikat? Ini Alasannya
Saat ini, Amerika Serikat menjadi negara yang paling terdampak dengan mencatatkan hampir 26 juta kasus Covid-19, dan 436,000 kematian.
Dalam kampanyenya, Presiden Biden berjanji bakal melakukan vaksinasi bagi setidaknya 100 juta warga dalam 100 hari pertama. Namun, pemerintahannya dihadapkan pada sejumlah rintangan, di antaranya adalah kurangnya vaksin dan kendala teknis bagi warga yang mendaftar.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.