Pembantu Dekat Presiden Donald Trump Beramai-ramai Mundur, Ketua DPR AS Desak Trump Segera Dipecat

WASHINGTON, KOMPAS TV – Tuntutan makin menguat di Amerika Serikat untuk pemecatan Presiden petahana Donald Trump sebelum masa jabatannya habis 20 Januari mendatang, demikian dilaporkan Associated Press Jum'at (08/01/2021)

Kebanyakan tuntutan itu adalah untuk mengaktifkan amandemen ke 25 konstitusi Amerika Serikat yang mengijinkan wakil presiden bersama mayoritas kabinet menyatakan presiden tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga kekuasaan otomatis berpindah kepada wakil presiden. 

Penyerbuan dan pendudukan Gedung Capitol terjadi setelah Trump, yang menolak untuk melakukan perpindahan kekuasaan secara damai, berbicara kepada ribuan pengunjuk rasa dan terus mengulangi klaimnya  yang tidak berdasar bahwa pemilu dipenuhi kecurangan dan kemenangan telah dicuri darinya.

Baca Juga: Desakan Untuk Memecat Trump Semakin Menggema di Amerika Serikat

Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengatakan, Donald Trump harus segera disingkirkan dari jabatannya sebagai presiden Amerika Serikat atau Kongres akan bergerak untuk memakzulkan dia. 

Pelosi bergabung dengan arus besar yang mendesak kabinet presiden Trump untuk mengaktifkan amandemen ke 25 konstitusi Amerika Serikat yang akan membuat Trump tersingkir dari jabatannya. 

Pelosi menyatakan, "Presiden Amerika Serikat telah menghasut dan mendorong terjadinya sebuah pemberontakan bersenjata terhadap Amerika," seraya menambahkan, Trump bisa merusak negerinya lebih parah lagi,"setiap hari akan bisa menjadi pertunjukan menyeramkan bagi Amerika,"

Baca Juga: Empat Mantan Presiden AS Kecam Demonstrasi di Gedung Capitol oleh Pendukung Trump

Kalangan partai Demokrat dan sebagian anggota Partai Republik menginginkan Trump jatuh sebelum masa jabatannya habis pada 20 Januari saat pelantikan Joe Biden sebagai presiden baru Amerika Serikat. 

Amandemen ke 25 konstitusi Amerika Serikat memberi ruang bagi wakil presiden dan mayoritas anggota kabinet untuk menyatakan Presiden tidak mampu menjalankan pekerjaannya, dan setelah deklarasi tersebut, wakil presiden otomatis menjadi presiden sementara. 

Pemimpin Partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer mendesak kabinet presiden Trump untuk memakzulkan dia menyusul penyerangan dan penyerbuan pendukungnya ke Gedung Capitol. 

Baca Juga: Biden Sebut Serbuan ke Gedung Capitol oleh Pendukung Trump Sebagai Pemberontakan, Harus Segera Bubar

Dalam pernyataan yang dikutip Associated Press, Schumer mengaatakan serangan terhadap Gedung Capitol itu adalah "pemberontakan terhadap Amerika Serikat, yang dihasut oleh presiden negara itu sendiri," seraya menambahkan, "presiden ini tidak boleh berkuasa bahkan satu hari lebih lama,"

Schumer mengatakan, wakil presiden Mike Pence dan kabinet harus mengaktifkan amandemen ke 25 konstitusi Amerika Serikat yang mengatur pemakzulan presiden oleh wakil presiden dan kabinet, serta secepatnya menyingkirkan Trump dari kekuasaan. 

Schumer menegaskan, "Bila wakil presiden dan kabinetnya menolak untuk melakukan hal tersebut, Kongres harus bersidang untuk memecat presiden,"

Baca Juga: Kongres Sahkan Kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Baru Amerika Serikat

Sekutu Trump di Senat, Lindsey Graham asal Carolina Selatan, mengatakan Trump harus mengakui perannya dalam kekerasan dan penyerbuan atas Gedung Capitol,"Trump perlu mengerti bahwa tindakannya itu adalah masalahnya, bukan solusinya,"

Graham adalah pesaing Trump tahun 2016 saat sama-sama berupaya menjadi kandidat presiden dari partai Republik dan saat itu mempertanyakan kesehatan jiwa Trump untuk duduk di tampuk tertinggi pemerintahan negara adidaya itu. 

Namun setelah Trump berkuasa, Graham menjadi salah satu sekutu terkuat dan bahkan kerap main golf bersama Trump. 

Graham mengatakan, dia tidak menyesal telah mendukung Trump selama ini, tetapi, "sungguh menyakitkan hati teman saya, presiden Amerika Serikat, mengijinkan hal itu terjadi kemarin,"

Graham juga memuji kesantunan Wakil Presiden Mike Pence di Gedung Capitol saat proses pengesahan suara negara bagian, sambil mengatakan, siapapun yang berharap Pence dapat membatalkan hasil penghitungan suara negara bagian adalah,"kelewatan, tidak konstitusional, tidak legal, dan akan sangat salah bagi negara,"

Baca Juga: Mantan Presiden AS Jimmy Carter Tak Akan Hadiri Pelantikan Joe Biden

Sementara itu dari kubu Trump sendiri, Menteri Transportasi Elaine Chao mengundurkan diri dari jabatannya, efektif Senin depan 11 Januari 2021.

Chao menjadi anggota dengan pangkat tertinggi dari kubu presiden petahana Donald Trump yang mundur satu per satu sebagai bentuk protes atas tindakan pendukung Trump, dan keberpihakan Donald Trump sendiri, dalam penyeruan dan pendudukan gedung Capitol kemarin.

Dalam pernyataannya, Chao yang merupakan istri dari pemimpin partai Republik di Senat, Mitch McConnel, mengatakan penyerangan pendukung Trump yang diwarnai kekerasan itu "Sangat mengganggu saya, dalam arti, itu tidak bisa saya kesampingkan begitu saja"

Chao menyatakan kementerian yang dia pimpin akan terus bekerja sama dengan orang yang ditunjuk oleh presiden terpilih Joe Biden untuk memimpin kementerian tersebut, yaitu mantan walikota South Bend, Pete Buttigieg.

Baca Juga: Heboh!! Ini Isi Rekaman Trump Minta Suara

Sebelumnya, Deputi Penasihat Keamanan Nasional Matt Pottinger, yang bertanggung jawab atas kebijakan AS kepada China, mendadak mengundurkan diri karena kecewa atas kepemimpinan dan keterlibatan atasannya, Donald Trump, pada peristiwa di Gedung Capitol. 

Pengunduran diri Pottinger diikuti oleh direktur senior urusan Rusia dan Eropa pada Dewan Keamanan Nasional.

Stephanie Grisham,Kepala Staf Ibu Negara Melania Trump, langsung mengundurkan diri di hari dimana Gedung Capitol diserang dan diduduki pendukung Trump. Selain itu, Reuters melaporkan Sekretaris Urusan Sosial Gedung Putih Rickie Niceta dan Deputi Juru Bicara Gedung Putih Sarah Matthews juga mengundurkan diri. 

Pejabat senior lain yang mengundurkan diri adalah Mick Mulvaney, utusa khusus untuk Irlandia Utara. Dia menelepon Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada Rabu malam untuk memberitahunya bahwa dia mengundurkan diri.

Mulvaney menjabat sebagai penjabat kepala staf Gedung Putih dari Januari 2019 hingga Maret 2020. Sebelumnya, dia adalah direktur Kantor Manajemen dan Anggaran.

“Saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa tinggal," kata Mick Mulvaney kepada CNBC, yang pertama kali melaporkan pengunduran diri tersebut.

“Mereka yang memilih untuk tinggal, dan saya telah berbicara dengan beberapa dari mereka, adalah karena mereka khawatir presiden akan menempatkan seseorang yang buruk menggantikan mereka.”

Apa itu Amandemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat?

Amandemen ke-25, yang diratifikasi pada tahun 1967 dan diadopsi setelah pembunuhan Presiden John F. Kennedy pada tahun 1963, berkaitan dengan suksesi dan ketidakmampuan presiden mengemban tanggung jawab jabatan.

Bagian 4 adalah tentang situasi dimana seorang presiden tidak bisa melanjutkan pekerjaan namun tidak mengundurkan diri secara sukarela.

Penyusun amandemen ke 25 ini jelas tujuannya adalah untuk situasi dimana seorang presiden menjadi tidak mampu karena alasan fisik maupun alasan sakit jiwa, demikian kata para pakar.

Beberapa kalangan pakar lain berpendapat, pemakzulan menggunakan amandemen ke 25 itu juga bisa diterapkan secara lebih luas, seperti kepada presiden yang terlalu berbahaya untuk menjabat.

Baca Juga: Dianggap Panaskan Protes di Gedung Capitol, Pesan Donald Trump Dihapus Facebook, Twitter dan Youtube

Agar amandemen ke 25 konstitusi AS ini bisa diterapkan, Wakil Presiden Mike Pence dan mayoritas anggota kabinet harus mendeklarasikan Trump tidak mampu menjalankan kewajiban kepresidenan sehingga harus turun. Dalam skenario itu, wakil presiden, yaitu Pence, otomatis akan mengambil alih.

Trump kemudian dapat menyatakan bahwa dirinya kembali dapat menjalankan kewajiban, dan bila presiden yang menggantikan (Pence) tidak menyatakan keberatan, Trump akan kembali berkuasa. Bila pernyataan tersebut disengketakan, maka Kongres akan mengambil keputusan, dan presiden pengganti akan tetap memerintah hingga Kongres mengambil keputusan.

Baca Juga: Dukung Donald Trump, Presiden Brasil Jair Bolsonaro Ikut Panaskan Demo AS di Gedung Capitol

Dalam situasi diatas, dua per tiga mayoritas suara Kongres dan Senat diperlukan untuk  tetap membuat Trump tidak kembali berkuasa, namun Kongres yang dipegang Partai Demokrat hanya perlu menunda pemungutan suara hingga masa jabatan Trump berakhir, tutur Paul Campos, seorang pengajar hukum konstitusi di Universitas Colorado.