Pembantu Dekat Presiden Donald Trump Beramai-ramai Mundur, Ketua DPR AS Desak Trump Segera Dipecat

WASHINGTON, KOMPAS TV – Tuntutan makin menguat di Amerika Serikat untuk pemecatan Presiden petahana Donald Trump sebelum masa jabatannya habis 20 Januari mendatang, demikian dilaporkan Associated Press Jum'at (08/01/2021)

Kebanyakan tuntutan itu adalah untuk mengaktifkan amandemen ke 25 konstitusi Amerika Serikat yang mengijinkan wakil presiden bersama mayoritas kabinet menyatakan presiden tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga kekuasaan otomatis berpindah kepada wakil presiden. 

Penyerbuan dan pendudukan Gedung Capitol terjadi setelah Trump, yang menolak untuk melakukan perpindahan kekuasaan secara damai, berbicara kepada ribuan pengunjuk rasa dan terus mengulangi klaimnya  yang tidak berdasar bahwa pemilu dipenuhi kecurangan dan kemenangan telah dicuri darinya.

Baca Juga: Desakan Untuk Memecat Trump Semakin Menggema di Amerika Serikat

Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengatakan, Donald Trump harus segera disingkirkan dari jabatannya sebagai presiden Amerika Serikat atau Kongres akan bergerak untuk memakzulkan dia. 

Pelosi bergabung dengan arus besar yang mendesak kabinet presiden Trump untuk mengaktifkan amandemen ke 25 konstitusi Amerika Serikat yang akan membuat Trump tersingkir dari jabatannya. 

Pelosi menyatakan, "Presiden Amerika Serikat telah menghasut dan mendorong terjadinya sebuah pemberontakan bersenjata terhadap Amerika," seraya menambahkan, Trump bisa merusak negerinya lebih parah lagi,"setiap hari akan bisa menjadi pertunjukan menyeramkan bagi Amerika,"

Baca Juga: Empat Mantan Presiden AS Kecam Demonstrasi di Gedung Capitol oleh Pendukung Trump

Kalangan partai Demokrat dan sebagian anggota Partai Republik menginginkan Trump jatuh sebelum masa jabatannya habis pada 20 Januari saat pelantikan Joe Biden sebagai presiden baru Amerika Serikat. 

Amandemen ke 25 konstitusi Amerika Serikat memberi ruang bagi wakil presiden dan mayoritas anggota kabinet untuk menyatakan Presiden tidak mampu menjalankan pekerjaannya, dan setelah deklarasi tersebut, wakil presiden otomatis menjadi presiden sementara. 

Pemimpin Partai Demokrat di Senat, Chuck Schumer mendesak kabinet presiden Trump untuk memakzulkan dia menyusul penyerangan dan penyerbuan pendukungnya ke Gedung Capitol. 

Baca Juga: Biden Sebut Serbuan ke Gedung Capitol oleh Pendukung Trump Sebagai Pemberontakan, Harus Segera Bubar

Dalam pernyataan yang dikutip Associated Press, Schumer mengaatakan serangan terhadap Gedung Capitol itu adalah "pemberontakan terhadap Amerika Serikat, yang dihasut oleh presiden negara itu sendiri," seraya menambahkan, "presiden ini tidak boleh berkuasa bahkan satu hari lebih lama,"

Schumer mengatakan, wakil presiden Mike Pence dan kabinet harus mengaktifkan amandemen ke 25 konstitusi Amerika Serikat yang mengatur pemakzulan presiden oleh wakil presiden dan kabinet, serta secepatnya menyingkirkan Trump dari kekuasaan. 

Schumer menegaskan, "Bila wakil presiden dan kabinetnya menolak untuk melakukan hal tersebut, Kongres harus bersidang untuk memecat presiden,"

Baca Juga: Kongres Sahkan Kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Baru Amerika Serikat

Sekutu Trump di Senat, Lindsey Graham asal Carolina Selatan, mengatakan Trump harus mengakui perannya dalam kekerasan dan penyerbuan atas Gedung Capitol,"Trump perlu mengerti bahwa tindakannya itu adalah masalahnya, bukan solusinya,"

Graham adalah pesaing Trump tahun 2016 saat sama-sama berupaya menjadi kandidat presiden dari partai Republik dan saat itu mempertanyakan kesehatan jiwa Trump untuk duduk di tampuk tertinggi pemerintahan negara adidaya itu. 

Namun setelah Trump berkuasa, Graham menjadi salah satu sekutu terkuat dan bahkan kerap main golf bersama Trump. 

Graham mengatakan, dia tidak menyesal telah mendukung Trump selama ini, tetapi, "sungguh menyakitkan hati teman saya, presiden Amerika Serikat, mengijinkan hal itu terjadi kemarin,"

Graham juga memuji kesantunan Wakil Presiden Mike Pence di Gedung Capitol saat proses pengesahan suara negara bagian, sambil mengatakan, siapapun yang berharap Pence dapat membatalkan hasil penghitungan suara negara bagian adalah,"kelewatan, tidak konstitusional, tidak legal, dan akan sangat salah bagi negara,"

Baca Juga: Mantan Presiden AS Jimmy Carter Tak Akan Hadiri Pelantikan Joe Biden