Pembantu Dekat Presiden Donald Trump Beramai-ramai Mundur, Ketua DPR AS Desak Trump Segera Dipecat

Sementara itu dari kubu Trump sendiri, Menteri Transportasi Elaine Chao mengundurkan diri dari jabatannya, efektif Senin depan 11 Januari 2021.

Chao menjadi anggota dengan pangkat tertinggi dari kubu presiden petahana Donald Trump yang mundur satu per satu sebagai bentuk protes atas tindakan pendukung Trump, dan keberpihakan Donald Trump sendiri, dalam penyeruan dan pendudukan gedung Capitol kemarin.

Dalam pernyataannya, Chao yang merupakan istri dari pemimpin partai Republik di Senat, Mitch McConnel, mengatakan penyerangan pendukung Trump yang diwarnai kekerasan itu "Sangat mengganggu saya, dalam arti, itu tidak bisa saya kesampingkan begitu saja"

Chao menyatakan kementerian yang dia pimpin akan terus bekerja sama dengan orang yang ditunjuk oleh presiden terpilih Joe Biden untuk memimpin kementerian tersebut, yaitu mantan walikota South Bend, Pete Buttigieg.

Baca Juga: Heboh!! Ini Isi Rekaman Trump Minta Suara

Sebelumnya, Deputi Penasihat Keamanan Nasional Matt Pottinger, yang bertanggung jawab atas kebijakan AS kepada China, mendadak mengundurkan diri karena kecewa atas kepemimpinan dan keterlibatan atasannya, Donald Trump, pada peristiwa di Gedung Capitol. 

Pengunduran diri Pottinger diikuti oleh direktur senior urusan Rusia dan Eropa pada Dewan Keamanan Nasional.

Stephanie Grisham,Kepala Staf Ibu Negara Melania Trump, langsung mengundurkan diri di hari dimana Gedung Capitol diserang dan diduduki pendukung Trump. Selain itu, Reuters melaporkan Sekretaris Urusan Sosial Gedung Putih Rickie Niceta dan Deputi Juru Bicara Gedung Putih Sarah Matthews juga mengundurkan diri. 

Pejabat senior lain yang mengundurkan diri adalah Mick Mulvaney, utusa khusus untuk Irlandia Utara. Dia menelepon Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada Rabu malam untuk memberitahunya bahwa dia mengundurkan diri.

Mulvaney menjabat sebagai penjabat kepala staf Gedung Putih dari Januari 2019 hingga Maret 2020. Sebelumnya, dia adalah direktur Kantor Manajemen dan Anggaran.

“Saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa tinggal," kata Mick Mulvaney kepada CNBC, yang pertama kali melaporkan pengunduran diri tersebut.

“Mereka yang memilih untuk tinggal, dan saya telah berbicara dengan beberapa dari mereka, adalah karena mereka khawatir presiden akan menempatkan seseorang yang buruk menggantikan mereka.”

Apa itu Amandemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat?

Amandemen ke-25, yang diratifikasi pada tahun 1967 dan diadopsi setelah pembunuhan Presiden John F. Kennedy pada tahun 1963, berkaitan dengan suksesi dan ketidakmampuan presiden mengemban tanggung jawab jabatan.

Bagian 4 adalah tentang situasi dimana seorang presiden tidak bisa melanjutkan pekerjaan namun tidak mengundurkan diri secara sukarela.

Penyusun amandemen ke 25 ini jelas tujuannya adalah untuk situasi dimana seorang presiden menjadi tidak mampu karena alasan fisik maupun alasan sakit jiwa, demikian kata para pakar.

Beberapa kalangan pakar lain berpendapat, pemakzulan menggunakan amandemen ke 25 itu juga bisa diterapkan secara lebih luas, seperti kepada presiden yang terlalu berbahaya untuk menjabat.

Baca Juga: Dianggap Panaskan Protes di Gedung Capitol, Pesan Donald Trump Dihapus Facebook, Twitter dan Youtube

Agar amandemen ke 25 konstitusi AS ini bisa diterapkan, Wakil Presiden Mike Pence dan mayoritas anggota kabinet harus mendeklarasikan Trump tidak mampu menjalankan kewajiban kepresidenan sehingga harus turun. Dalam skenario itu, wakil presiden, yaitu Pence, otomatis akan mengambil alih.

Trump kemudian dapat menyatakan bahwa dirinya kembali dapat menjalankan kewajiban, dan bila presiden yang menggantikan (Pence) tidak menyatakan keberatan, Trump akan kembali berkuasa. Bila pernyataan tersebut disengketakan, maka Kongres akan mengambil keputusan, dan presiden pengganti akan tetap memerintah hingga Kongres mengambil keputusan.

Baca Juga: Dukung Donald Trump, Presiden Brasil Jair Bolsonaro Ikut Panaskan Demo AS di Gedung Capitol

Dalam situasi diatas, dua per tiga mayoritas suara Kongres dan Senat diperlukan untuk  tetap membuat Trump tidak kembali berkuasa, namun Kongres yang dipegang Partai Demokrat hanya perlu menunda pemungutan suara hingga masa jabatan Trump berakhir, tutur Paul Campos, seorang pengajar hukum konstitusi di Universitas Colorado.