Thailand Umumkan Dekrit Darurat Menyusul Unjuk Rasa di Bangkok

BANGKOK, KOMPAS.TV - Pemerintah Thailand mengumumkan dekrit darurat untuk membendung unjuk rasa di Bangkok. Dalam dekrit ini, tercantum larangan untuk melakukan pertemuan besar.

Dalam pengumuman di televisi yang dibacakan oleh polisi, dikatakan bahwa perlu dilakukan tindakan mendesak untuk menjaga perdamaian dan ketertiban di Thailand.

Seperti dilansir dari BBC, dekrit dibuat karena pemerintah menganggap telah banyak kelompok yang mengundang, menghasut dan melakukan pertemuan publik yang melanggar hukum di Bangkok. Selain itu, pengunjuk rasa dianggap telah memicu kekacauan dan keresahan publik.

Baca Juga: Demonstran Letakkan Plakat Simbol Thailand Milik Rakyat di Depan Vila Raja Vajiralongkorn di Jerman

Pengunjuk rasa yang menghadang iring-iringan keluarga kerajaan pada hari Rabu (14/10/2020) lalu juga menjadi alasan diterbitkannya dekrit darurat. Para pengunjuk rasa yang menghadang iring-iringan, didorong mundur oleh polisi. Mereka kemudian memberikan hormat tiga jari sebagai simbol gerakan mahasiswa.

Dekrit darurat mulai berlaku pada Kamis pukul 04:00 waktu setempat.

Tak lama setelah keputusan itu berlaku, polisi anti huru hara Thailand menghalau pengunjuk rasa dari luar kantor perdana menteri. Beberapa mahasiswa mencoba melawan, tetapi akhirnya mereka tetap mudur.

Baca Juga: Plakat yang Melambangkan Transisi Thailand Menuju Demokrasi, Dicopot Dalam Waktu Kurang dari 24 Jam

Ratusan polisi terlihat masih berjaga di jalan, bahkan setelah pengunjuk rasa dibubarkan.

Selain membatasi pertemuan kelompok, dekrit darurat juga membatasi pemberitaan media. Media dilarang menyiarkan berita yang dapat menimbulkan ketakutan atau menyiarkan berita yang memutarbalikkan informasi.

Menurut pemerintah, hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman yang akan mempengaruhi keamanan, perdamaian dan ketertiban nasional.

Sejak Juli, pemerintah Thailand kerap menghadapi protes jalanan yang dipimpin mahasiswa. Mereka meminta perdana menteri untuk mengundurkan diri dan membatasi kekuasaan raja.

Namun demonstrasi di Bangkok beberapa hari terakhir adalah salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun belakangan. Ribuan orang berunjuk rasa untuk  menentang pihak berwenang dan menuntut perubahan.

Baca Juga: Unjuk Rasa di Thailand, Inginkan Reformasi Politik dan Peran Monarki

Tuntutan utama para demonstran adalah meminta pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dibubarkan. Selain itu mereka meminta penulisan ulang konstitusi dan meminta pemerintah berhenti menindak para pengkritik.

Tuntutan para pengunjuk rasa untuk mereformasi kerajaan merupakan isu yang sangat sensitif di Thailand. Kritik terhadap monarki dapat berbuah hukuman penjara untuk waktu yang sangat lama.