Bahlil soal Hambatan Distribusi BBM: Lawan Pemain Besar, Butuh Nyali

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan, pihaknya mengambil langkah tegas dalam menertibkan rantai distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), terutama Pertamax. 

Ia menyoroti adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan menghambat penataan sistem distribusi energi. Sehingga diperlukan keberanian untuk menindak tegas oknum tersebut.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Safari Ramadan di Jombang, Jumat (14/3/2025).

"Nah, ini kita lagi tata. Memang untuk melawan pemain-pemain besar, oknum-oknum ini, butuh nyali," kata Bahlil seperti dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Minggu (16/3/2025). 

Baca Juga: Prabowo Pimpin Ratas dengan Sejumlah Menteri, Bahas Percepatan Hilirisasi Nasional

Bahlil menekankan, salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan subsidi BBM tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. 

Ia menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran negara secara transparan dan bertanggung jawab, sebagaimana diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

"Setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk rakyat, kita wajib untuk menjaga, memastikan, mengawal agar dana itu sampai di tengah-tengah rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo," tegasnya.

Ia menyampaikan, negara telah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi dan kompensasi energi. 

Baca Juga: Kasus Pertamax Oplosan, Jaksa Agung Pastikan BBM Produksi 2018-2023 Sudah Tak Ada

Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun, sekitar 15 persen atau Rp394,3 triliun dikelola oleh Kementerian ESDM untuk subsidi dan kompensasi Liquified Petroleum Gas (LPG), BBM, hingga listrik.

Rinciannya, sebanyak Rp87 triliun dialokasikan untuk subsidi LPG per tahun, Rp26,7 triliun untuk subsidi BBM, serta Rp89,7 triliun untuk subsidi listrik. Sedangkan total kompensasi energi sebesar Rp190,9 triliun.

Menurut Bahlil, memastikan subsidi tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak adalah bagian dari tugasnya sebagai Menteri ESDM.