[FULL] Pengamat Politik Soal Efisiensi Anggaran di Tengah Banyaknya Program Kementerian

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Prabowo Subianto, akhir Januari lalu, meneken Instruksi Presiden Nomor Satu Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

Dalam keputusan itu, Presiden Prabowo meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran hingga 306,7 triliun rupiah.

Ini pun berdampak tidak hanya di pusat, di tengah banyaknya program kementerian, tetapi juga di daerah.

Misalnya, Kulonprogo, Yogyakarta, yang harus mengevaluasi anggaran perbaikan jalan Cerme-Demangan sepanjang tiga kilometer. Proyek ini terpaksa dihentikan.

Rencana perbaikan jalan seharusnya sudah direncanakan sejak tahun 2024 lalu, namun terpaksa dihentikan karena anggaran tak lagi tersisa.

Berbeda dengan daerah, kementerian BUMN mengaku tak masalah dengan adanya kebijakan pemotongan anggaran.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Kartika Wirjoatmodjo, mengaku efisiensi anggaran tak berdampak signifikan pada operasional. Sistem koordinasi dan layanan di Kementerian BUMN sudah bersifat daring, sehingga pemotongan anggaran tidak memengaruhi produktivitas internal.

Sementara itu, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah jangan sampai menciptakan instabilitas, terutama yang berkaitan dengan layanan dasar bagi warga.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan alasan efisiensi anggaran untuk program makan bergizi gratis dan perbaikan sekolah.

Anggaran yang dipangkas antara lain untuk perjalanan dinas hingga perjalanan ke luar negeri pejabat.

Baca Juga: Presiden Prabowo Diminta Transparan atas Pemotongan Anggaran Kementerian dan Lembaga

#anggaran #apbn #kementerian #prabowo