Prabowo Subianto Punya Anggaran Belanja Rp3.613 T di Tahun Pertama Menjabat Presiden RI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki anggaran belanja sebesar Rp3.613,1 triliun di tahun pertama ia menjabat. Hal itu terungkap dalam pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang dibacakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Gedung DPR Jakarta, Jumat (16/8/2024). 

"Gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut. Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun," kata Jokowi dikutip dari Breaking News Kompas TV. 

Kemudian anggaran pendidikan dialokasikan Rp722,6 triliun yang dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah dan pengembangan sekolah unggulan, perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset.

Baca Juga: 79 Tahun Usia Republik Indonesia, Aktivis Nilai Nasib Buruh Masih Memprihatinkan

Lalu anggaran perlindungan sosial Rp54,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan miskin, serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan tepat sasaran, efektif dan efisien.

Selanjutnya anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun atau 5,5% dari belanja negara. Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

Baca Juga: Pidato Kepresidenan Terakhir Jokowi, Mulai dari Pamer Kinerja hingga Permintaan Maaf pada Rakyat

"Pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN," ujar Jokowi. 

Anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun, untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar- daerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.