Menhub Ungkap Penyebab Harga Tiket Pesawat Masih Mahal, dari Harga Avtur sampai soal Suku Cadang

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkap sejumlah penyebab harga tiket pesawat belum juga turun saat ini. Budi mengatakan, faktor terbesar yang membuat tiket pesawat masih mahal adalah harga bahan bakar pesawat atau avtur. 

Budi menyebut, harga avtur mencapai 40 persen dari biaya operasional pesawat. Apalagi saat ini terjadi perang Rusia-Ukraina dan Hamas-Israel, sehingga harga avtur dunia naik. 

"Avtur menjadi hal yang paling besar karena avtur itu adalah 40 persen daripada cost. Jadi apabila avtur itu Pertamina harganya bisa turun dengan harga yang sama dengan Singapura, ini akan sangat membantu ya," kata Budi seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (2/11/2023). 

Baca Juga: Jokowi Targetkan Bandara IKN Berfungsi Penuh Desember 2024, tapi Sudah Bisa Digunakan Juni

Faktor lainnya, karena maskapai dalam negeri kekurangan pesawat sedangkan permintaan terus meningkat. Seperti diketahui, maskapai dalam negeri mengurangi armada pesawat mereka selama pandemi Covid-19 yang rata-rata mereka peroleh dari kontrak sewa. 

Budi mengatakan, maskapai Indonesia tadinya mengoperasikan sebanyak 650 pesawat kini hanya 400 pesawat yang beroperasi. Tapi menurutnya, kondisi ini juga terjadi pada maskapai internasional. 

Faktor lainnya adalah masalah pasokan suku cadang pesawat yang terganggu akibat perang dan dampak turunannya terhadap rantai pasok global. 

Pasokan suku cadang menipis sedangkan maskapai membutuhkan suku cadang ini untuk memperbaiki pesawat-pesawat yang selama pandemi tidak digunakan.

Baca Juga: Jokowi soal IKN: Banyak yang Berpikir Tahun Depan Jadi, Siapa yang Ngomong? Butuh 15 Tahun!

Alhasil, proses perbaikan pesawat pun butuh waktu lama. 

"Itulah yang terjadi apabila kita ke satu tempat dan tempat yang lain kita kesulitan untuk melakukan penerbangan karena pesawat seperti ATR pada daerah-daerah terpencil itu berkurang drastis karena tidak ada suku cadang," ujar Budi. 

Salah satu cara yang ditempuh Kemenhub untuk menurunkan harga tiket pesawat adalah meminta melobi Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar menghapus pajak impor suku cadang pesawat. 

"Kita oke lah pajak atas avtur tidak, tapi yang ini (penghapusan pajak suku cadang pesawat) yang kita minta. Saya akan sowan ke Bu Menkeu untuk menyampaikan bahwa pajak dari suku cadang itu dampaknya besar banget," kata Budi.

Baca Juga: Jokowi Ingin RI Tiru Guyana, dar Negara Miskin Lalu Berhasil Catatkan Pertumbuhan Ekonomi 62 Persen

Pembebasan pajak impor suku cadang ini sangat signifikan dampaknya bagi maskapai yang tengah memperbaiki pesawatnya yang rusak, akibat tak digunakan selama pandemi. 

Budi menegaskan, jika pesawat yang rusak bisa diperbaiki, maskapai bisa memenuhi tingginya permintaan angkutan udara. 

Selain itu, pembebasan pajak suku cadang ini juga dapat mendukung maintenance, repair, and overhaul (MRO) atau bengkel pesawat dalam negeri. Menhub mengungkapkan, dengan maskapai terbebas pajak impor suku cadang ini mendorong mereka untuk melakukan perawatan pesawat di dalam negeri. 

Hingga saat ini banyak pesawat yang diperbaiki di luar negeri karena lebih murah dan mudah untuk mendapat suku cadang.

"Kan kasihan GMF (Garuda Maintenance Facility) segala macam. Dan sayang juga kesempatan itu bisa kita lakukan dan itu menjadi competitiveness kita untuk MRO berkurang. Kita bayangkan yang namanya MRO bukan untuk Indonesia saja. Tapi kalau masuk ke sini suku cadangnya kena pajak," tuturnya.