PT MRT Jakarta Ikut Terlibat Bangun LRT Bali, Mulai Konstruksi 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat menyatakan, pihaknya akan ikut terlibat dalam rencana pembangunan sistem kereta ringan atau light rail transit (LRT) di Pulau Bali. Hal itu berdasarkan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Bali.

Untuk tahap awal, bantuan yang diberikan MRT Jakarta sifatnya in-kind (barang atau jasa), karena bentuk bantuan konkret masih dalam pembahasan.

“Peran kami saat ini masih sekadar memberi saran terkait perencanaan desain, skema pembiayaan, pembangunan stasiun, dan lain sebagainya,” kata Tuhiyat di acara Forum Jurnalis MRT di Jakarta, Rabu (25/10/2023). 

Ia menjelaskan, Bali meminta bantuan dari Jakarta karena sudah berpengalaman mengembangkan sistem angkutan umum. 

Sedangkan Bali masih kekurangan sumber daya untuk mengembangkan proyek tersebut. 

Baca Juga: Luhut Sebut Pemerintah Targetkan 'Groundbreaking' LRT Bali di Awal 2024

Menurut Tuhiyat, saat ini sudah ada tim ad-hoc yang berkomunikasi setiap hari dengan pemerintah Bali terkait kerja sama tersebut. Sementara itu, Bali nantinya akan mendirikan perusahaan daerah (perusda) yang mengurus transportasi umum di Pulau Dewata. 

Kemudian, guna menindaklanjuti MoU sebelumnya dan memperjelas peran PT MRT Jakarta dalam pengembangan sistem transportasi massal di Bali, kedua Pemprov akan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS). 

“PKS itulah yang menentukan apakah peran PT MRT akan sebagai penasihat, atau pemegang saham, atau kontraktor, kami masih tunggu pembahasan PKS,” ujar Tuhiyat seperti dikutip dari Antara. 

Pembahasan PKS, lanjutnya, diusahakan bisa selesai ecepatnya karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta rapat terbatas yang membahas hal tersebut digelar bulan depan.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa menyarankan kepada Pemprov Bali agar mempertimbangkan opsi pendanaan dalam negeri. Selain pinjaman asing untuk pembangunan LRT. 

Baca Juga: LRT Bali Dibangun 2024, Membentang 20 Km dari Bandara ke Canggu, Investornya Asal Korsel

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Bali IGW Samsi Gunarta, usai bertemu dengan Suharso, bersama Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra.

“Mengingat urgensi pelaksanaan, Menteri Monoarfa akan mendorong opsi pendanaan berupa pinjaman dalam negeri untuk memastikan kehadiran pemerintah dalam proyek ini,” kata Samsi Gunarta beberapa waktu lalu. 

Dana pinjaman dalam negeri ini nantinya dapat digunakan untuk membangun prasarana berupa terowongan, trek, stasiun, depo, dan konstruksi sipil lainnya.

Ia menerangkan, Bali-Kerthi Development Fund (BDF) yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu di Bali, bisa menjadi Special Purpose Vehicle (SPV) guna mengelola sumber dana nonpemerintah yang digunakan khusus untuk pembiayaan pembangunan Bali termasuk proyek pembangunan LRT.

"Kita sudah diminta harus mulai menyiapkan timeline dan menghitung mundur dari saat groundbreaking yang direncanakan di awal atau periode semester I tahun 2024 depan,” ujarnya. 

Baca Juga: Menhub Budi Karya Sumadi Bertemu KNR dan KIND di Korsel Bahas MRT Rute Fatmawati-TMII dan LRT Bali

“Kita harus bergerak cepat karena proyek ini sudah bergulir sangat cepat, dan pemerintah pusat sudah mulai mengambil posisi. Bahkan meminta, dan memberikan beberapa alternatif jalan keluar bagi Bali untuk mengembangkan dan mengoperasikan LRT," ucapnya.

Dalam pertemuan Pemprov Bali dan Menteri PPN/Bappenas itu, Samsi mengungkapkan adanya pembahasan soal upaya mendapat pembiayaan lebih lanjut agar LRT nantinya dapat terus beroperasi.

Diusulkan agar LRT menjadi bagian dari perluasan layanan bandara, sehingga memberikan alternatif lebih efisien bagi pengguna bandara serta membantu memecah kemacetan sekitarnya.

Nantinya, pengguna Bandara I Gusti Ngurah Rai akan mendapat pelayanan ekstra yaitu menjadi penumpang LRT yang bisa melakukan check in di luar bandara, dipastikan masuk area bandara tanpa takut terjebak macet, hingga memungkinkan mereka menikmati waktu yang tersedia sebelum pesawat lepas landas dengan menikmati Bali.

Baca Juga: 4 Kebijakan Baru Pemerintah: BLT El Nino Sampai Bebas Biaya Administrasi Rumah Murah

"Yang terpenting dari skema ini adalah menangani kemacetan, serta memastikan pariwisata Bali itu berada di posisi next level layanan yang ada saat ini. Pariwisata kita bagus, tapi kita perlu pembenahan melalui dukungan infrastruktur khususnya moda transportasi yang memadai. Ini akan memastikan daya saing Bali meningkat pesat dibandingkan destinasi-destinasi wisata lainnya di dunia," tuturnya.