Kemenkeu Sebut Sulsel Bukan Bangkrut tapi Defisit, Bisa Ditambal dengan Cara-Cara Ini

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan defisit anggaran yang dialami oleh Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bukanlah kebangkrutan. Masih ada beberapa cara yang bisa ditempuh untuk memulihkan keuangan daerah. 

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengungkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel defisit Rp1,5 triliun. Ia pun menyebut wilayahnya sedang bangkrut. 

“Defisit itu ada pembiayaannya. Sama seperti pemerintah pusat, APBN ada defisit, kita cari pembiayaannya. Di pemerintah daerah juga, ada defisit lalu cari pembiayaannya dari mana,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman dalam media briefing di Jakarta, Senin (16/10/2023). 

Menurut Luky, Sulsel bisa mendapat sumber pembiayaan dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya.

Baca Juga: Jokowi Analogikan Gaya Investasi China Seperti Gerakan Bela Diri Bruce Lee dan Ip Man

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Sandy Firdaus menerangkan, defisit Sulsel berasal dari akumulasi kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) provinsi yang belum dibayarkan kepada kabupaten/kota selama beberapa tahun.

DBH yang belum dibayarkan Sulsel itu akhirnya menjadi utang kepada pemkab dan pemkot di sana. 

Senada dengan Luky, ia menilai defisit tersebut masih bisa dikelola oleh pemerintah setempat.

“Dia bisa melakukan sedikit refocusing belanja. Untuk belanja-belanja yang tidak terlalu penting, misalnya, bisa dikurangi untuk membayar DBH itu,” ujarnya. 

Baca Juga: KAI Buka Lowongan Kerja untuk Posisi Administrasi, Operasional, Paramedis, Dokter, hingga Psikolog

Cara lainnya adalah memanfaatkan aset-aset yang dimiliki. Sandy mengatakan Sulsel punya aset yang banyak. 

“Aset mereka itu masih sangat banyak untuk menutup kewajiban-kewajiban tadi. Jadi, dari segi solvabilitas itu masih aman,” ucapnya. 

Staf khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, sebelumnya juga mengatakan penggunaan istilah "bangkrut" sejatinya kurang tepat untuk memaknai ketidakmampuan Pemprov Sulsel dalam melunasi utang jangka pendek/panjang tahun ini. 

"Yang dialami Pemprov bukanlah kebangkrutan, melainkan kesulitan likuiditas akibat dari pengelolaan utang jangka pendek yang kurang prudent (hati-hati, red)," kata Yustinus dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/10).  

Baca Juga: Ikut Jokowi ke China Gantikan Luhut, Erick Thohir Sebut akan Kaji Ulang Kebijakan Investasi

Hasil analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2023 Pemprov Sulsel menunjukkan kinerja keuangan yang kurang sehat, khususnya pada aspek likuiditas.

Untuk tahun 2023, terdapat utang jangka pendek jatuh tempo dan utang jangka panjang yang menjadi kewajiban Pemprov Sulsel.

Yustinus menuturkan, masalah yang dialami Pemprov Sulsel adalah likuiditas (kesulitan melunasi utang jangka pendek), bukan solvabilitas (kesulitan melunasi utang jangka panjang) mengingat angsuran pokok utang jangka panjang telah dianggarkan dalam APBD 2023 pada pengeluaran pembiayaan.

Dia bilang, tingginya kewajiban utang tersebut sebenarnya dapat dihindari dengan optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja, mengingat tingginya akumulasi SILPA tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. 

Diketahui per September, SILPA Pemprov berada di angka Rp676 M, dan kondisi ini diprediksi tetap terjadi hingga akhir tahun melihat tren realisasi PAD yang meningkat serta pola akumulasi SILPA pada dua tahun sebelumnya.

Baca Juga: Jamin Pemilu Aman dan Damai, Jokowi Minta Pengusaha China Jangan Ragu Investasi: Tunggu Apalagi?

"Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Pemprov dapat melakukan (1) negosiasi utang jangka pendek, (2) restrukturisasi utang jangka panjang, (3) optimalisasi pendapatan dan efisiensi serta realokasi belanja untuk menekan SILPA, dan/atau (4) refinancing sebagai langkah terakhir," tulis Yustinus. 

Pernyataan soal Sulsel bangkrut ini dikatakan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dalam forum rapat paripurna pengantar nota keuangan bersama DPRD Sulsel, Rabu, 11 Oktober 2023. 

Bahtiar mengaku prihatin dengan kondisi keuangan Pemprov Sulsel di masa kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman. 

Bahtiar yang juga Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, Provinsi Sulsel bangkrut.

Baca Juga: Pemprov DKI Ingin Pajaki Ojol, Kemenkeu Sebut Harus Hati-Hati dan Tak Bisa Diterapkan Berganda

"Hari ini saya harus terbuka ke semua yang terhormat semua pimpinan dan anggota DPRD. Kita defisit Rp1,5 triliun, Sulsel ini bangkrut," kata Bahtiar saat itu, dikutip dari Tibunnews.com. 

Bahtiar lantas menawarkan dua pilihan, apakah siap-siap untuk tenggelam atau ambil upaya penyelamatan. 

"Sebagai orang Bugis Makassar ketika saya mengambil tanggung jawab, saya tidak akan lari dari tanggung jawab maka saya akan ambil upaya penyelamatan," katanya.

Lebih lanjut, Pj Gubernur kelahiran Kabupaten Bone itu menjelaskan, defisit terjadi akibat perencanaan APBD yang keliru selama bertahun-tahun.

Baca Juga: Update Anjlok Kereta Api Argo Semeru dan Argo Wilis: Tidak Ada Korban Jiwa, 20 Penumpang Luka-luka

Dia mengatakan penyebab anggaran Pemprov Sulsel tidak ada lantaran yang diklaim termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kabupaten/kota. 

Selanjutnya defisit juga disebabkan utang DBH yang menumpuk berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kenapa tidak ada duitnya? Satu, uangnya orang (daerah) yang kau (provinsi) klaim jadi duitmu, Rp850 miliar DBH kabupaten/kota, kan begitu. Kemudian ada utang dari tahun lalu sudah audit BPK, ini harus diluruskan," tuturnya.