Kemenkeu Sebut Sulsel Bukan Bangkrut tapi Defisit, Bisa Ditambal dengan Cara-Cara Ini

Yustinus menuturkan, masalah yang dialami Pemprov Sulsel adalah likuiditas (kesulitan melunasi utang jangka pendek), bukan solvabilitas (kesulitan melunasi utang jangka panjang) mengingat angsuran pokok utang jangka panjang telah dianggarkan dalam APBD 2023 pada pengeluaran pembiayaan.

Dia bilang, tingginya kewajiban utang tersebut sebenarnya dapat dihindari dengan optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja, mengingat tingginya akumulasi SILPA tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. 

Diketahui per September, SILPA Pemprov berada di angka Rp676 M, dan kondisi ini diprediksi tetap terjadi hingga akhir tahun melihat tren realisasi PAD yang meningkat serta pola akumulasi SILPA pada dua tahun sebelumnya.

Baca Juga: Jamin Pemilu Aman dan Damai, Jokowi Minta Pengusaha China Jangan Ragu Investasi: Tunggu Apalagi?

"Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Pemprov dapat melakukan (1) negosiasi utang jangka pendek, (2) restrukturisasi utang jangka panjang, (3) optimalisasi pendapatan dan efisiensi serta realokasi belanja untuk menekan SILPA, dan/atau (4) refinancing sebagai langkah terakhir," tulis Yustinus. 

Pernyataan soal Sulsel bangkrut ini dikatakan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dalam forum rapat paripurna pengantar nota keuangan bersama DPRD Sulsel, Rabu, 11 Oktober 2023. 

Bahtiar mengaku prihatin dengan kondisi keuangan Pemprov Sulsel di masa kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman. 

Bahtiar yang juga Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, Provinsi Sulsel bangkrut.

Baca Juga: Pemprov DKI Ingin Pajaki Ojol, Kemenkeu Sebut Harus Hati-Hati dan Tak Bisa Diterapkan Berganda

"Hari ini saya harus terbuka ke semua yang terhormat semua pimpinan dan anggota DPRD. Kita defisit Rp1,5 triliun, Sulsel ini bangkrut," kata Bahtiar saat itu, dikutip dari Tibunnews.com. 

Bahtiar lantas menawarkan dua pilihan, apakah siap-siap untuk tenggelam atau ambil upaya penyelamatan. 

"Sebagai orang Bugis Makassar ketika saya mengambil tanggung jawab, saya tidak akan lari dari tanggung jawab maka saya akan ambil upaya penyelamatan," katanya.

Lebih lanjut, Pj Gubernur kelahiran Kabupaten Bone itu menjelaskan, defisit terjadi akibat perencanaan APBD yang keliru selama bertahun-tahun.

Baca Juga: Update Anjlok Kereta Api Argo Semeru dan Argo Wilis: Tidak Ada Korban Jiwa, 20 Penumpang Luka-luka

Dia mengatakan penyebab anggaran Pemprov Sulsel tidak ada lantaran yang diklaim termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) untuk kabupaten/kota. 

Selanjutnya defisit juga disebabkan utang DBH yang menumpuk berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kenapa tidak ada duitnya? Satu, uangnya orang (daerah) yang kau (provinsi) klaim jadi duitmu, Rp850 miliar DBH kabupaten/kota, kan begitu. Kemudian ada utang dari tahun lalu sudah audit BPK, ini harus diluruskan," tuturnya.