Pemerintah Siapkan Rp347,5 M untuk Bagi-Bagi Rice Cooker ke Setengah Juta Keluarga, Ini Kriterianya

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp347,5 miliar untuk program bagi-bagi penanak nasi arau rice cooker ke masyarakat. 

Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo mengatakan, dana itu akan digunakan untuk pengadaan alat masak berbasis listrik (AML) atau rice cooker bagi setengah juta keluarga. 

"Anggaran yang disiapkan untuk program peningkatan konsumsi listrik masyarakat melalui AML sebesar Rp 347,5 miliar untuk 500.000 rumah tangga," kata Yustinus seperti dikutip dari Kompas.com, Minggu (8/10/2023).

Yustinus menyampaikan, dana tersebut sudah tersedia untuk anggaran tahun 2023. 

"(Anggarannya) dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kementerian ESDM tahun anggaran 2023," tambah Yustinus. 

Baca Juga: Syarat Penerima dan Jenis Rice Cooker Gratis yang Akan Dibagikan Pemerintah Tahun Ini

Seperti diberitakan Kompas.TV sebelumnya, rencana pembagian rice cooker gratis ini diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Permen ESDM 11/2023 itu, masyarakat yang berhak menerima rice cooker gratis ini adalah mereka yang berstatus sebagai pelanggan PT PLN (Persero) ataupun rumah tangga yang tidak memiliki alat memasak berbasis listrik.

Kriteria pelanggan PLN yang akan menerima rice cooker itu adalah pengguna golongan daya 450 VA, 900 VA, dan 1.300 VA.

Calon penerima rice cooker itu diusulkan berdasarkan validasi kepala desa/lurah setempat atau pejabat yang setingkat.

Baca Juga: Momen Jokowi Tinjau Panen Raya Tanpa SYL, Didampingi Plt Mentan Arief Prasetyo Adi

Sementara itu, jenis rice cooker yang akan dibagikan juga sudah tertera dalam Pasal 10 ayat (3) Permen ESDM 11/2023.

Berdasarkan aturan tersebut, rice cooker yang dibagikan memiliki kapasitas 1,8 hingga 2,2 liter.

Rice cooker juga akan dilengkapi stiker bertuliskan "Hibah Kementerian ESDM dan Tidak untuk Dipeijualbelikan" yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dilepas. 

Pengadaan rice cooker tersebut berasal dari badan usaha yang syaratnya harus mengutamakan produk dan potensi dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri. 

Baca Juga: Jokowi Senang Ada Panen Raya saat Kemarau, Bisa Tambah Pasokan untuk Turunkan Harga Beras

Alat masak tersebut juga harus sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan mencantumkan label SNI serta mencantumkan label tanda hemat energi.

Pasal 12 menyebutkan, pemerintah akan memberikan rice cooker gratis hanya satu kali untuk setiap penerima. 

Para penerima pun wajib memelihara dan merawat alat masak listrik tersebut dengan tidak memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain, serta melakukan pola pemakaian sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, rencana bagi-bagi rice cooker gratis tersebut merupakan upaya pemerintah mendorong pemanfaatan energi bersih itu di seluruh sektor, mulai dari industri, transportasi, hingga rumah tangga. 

Baca Juga: Sempat Didemo Emak-Emak, Bahlil Klaim 70 Persen Warga Pasir Panjang Rempang Siap Pindah

"Di rumah tangga, kami dorong salah satunya dengan menggeser pemanfaatan yang misalnya sekarang dengan bahan bakar yang lain di geser ke listrik. Itu akan kami lakukan tahun ini," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/10/2023).

Sebenarnya, pemerintah telah mengungkapkan wacana bagi-bagi rice cooker gratis pada 2022 lalu.

Penyaluran penanak nasi ini direncanakan minimal mencakup 680 ribu unit yang terdistribusi bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM).

 

Sub Koordinator Perhubungan Komersial Tenaga Listrik Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Edi Pratikno menjelaskan penyaluran ratusan ribu penanak nasi tersebut disesuaikan dengan data dari Kementerian Sosial.

“Rencana minimal 680.000 unit penanak nasi yang disalurkan ke KPM tentunya dengan adanya data dari Kementerian Sosial,” kata Edi dalam diskusi publik Kementerian ESDM secara virtual, Jumat (25/11/2022).