Bahlil Siap Mundur dari Menteri Investasi jika Terbukti Main Uang di Rempang Eco City

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan dirinya siap mundur dari jabatannya jika terbukti bermain uang dalam proyek Rempang Eco City.

Pernyataan itu diucapkan Bahlil menanggapi anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid, yang menyebut ada pihak yang meminta dana di proyek Rempang.

Nusron mengatakan, oknum tersebut mengatasnamakan Bahlil dan meminta dana sebesar 6-10 dolar AS per meter dari luas proyek Pulau Rempang yang mencapai 17.600 hektar.

"Ini menjadi sensitif di mana-mana sehingga nanti orang jangan sampai salah menafsirkan, Rempang didahulukan, (karena) 17.600 hektar tanah adat, 6-10 dolar per meter dari 17.600 hektar, berapa itu bos? Yang lain sementara itu tidak diurus," kata Nusron dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengam Kementerian Investasi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Baca Juga: DPR Minta Investor di Rempang Serap Pekerja Lokal dan Pakai Bahasa yang Mudah Dimengerti

Bahlil pun meminta kepada Nusron untuk menyebut pengusaha yang bisa mengatur dirinya dalam proyek Rempang. 

"Coba tunjukkan kepada saya siapa pengusaha yang bisa main-main ke saya. Kalau itu ada, saya berhenti hari ini. Kalau ada pengusaha yang bisa atur saya untuk main-main dalam konteks urusan uang, katakanlah, tolong tunjukkan kepada saya. Saya akan berhenti di ruangan ini," ujar Bahlil seperti dikutip dari Kompas.com.

Ia menyampaikan, tidak ada perlakuan khusus pemerintah terhadap proyek Rempang dan para investornya, dibanding proyek lainnya.

Bahlil menjelaskan, Kementerian Investasi telah melakukan proses verifikasi berkali-kali terhadap Xinyi Group, perusahaan asal China yang akan membuka pabrik kaca di Rempang.

"Setelah saya ke sana, ketemulah sama investor dan saya ketemu langsung perusahaannya. Saya lihat pabriknya dan saya yang meminta mereka untuk datang. Sekali lagi saya clear-kan, kami tidak pernah membeda-bedakan perusahaan. Itu insyaallah lah, Pak Nusron sangat kenal saya," tutur Bahlil. 

Baca Juga: Cerita Bahlil soal Awal Konflik Rempang: Petugas Pasang Patok Lahan, Dikira Mau Relokasi Warga

Ia melanjutkan, dari sekitar 17.500 hektar kawasan Rempang, tidak semuanya digunakan untuk proyek. Lantaran, lahan seluas 10.280 hektar adalah kawasan hutan lindung. 

Baru sisanya sekitar 7.572 hektar adalah Hutan Produksi Konservasi yang digunakan PT MEG milik pengusaha Tommy Winata, untuk investasi. Dari jumlah itu, lahan seluas 2.300 hektar yang akan dibangun di tahap awal. 

Bahlil pun kembali menegaskan dirinya tidak main-main dengan proyek itu.

"Kalau kami dari menteri investasi, khususnya saya, kalau ada Pak Nusron dapatkan, kasih tahu saya yang main-main. Dan kalau itu betul kepada saya, saya akan mundur dari menteri," kata Bahlil. 

"Kita orang lama miskin, enggak mungkin di saat sudah begini, masih saja main-main. Insyaallah kita sama-sama istikamah untuk menjalankan kebaikan yang terbaik untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat dan negara," sambungnya. 

Baca Juga: Kereta Suite Class Kompartemen Meluncur Pekan Ini, Berikut Potret Kemewahan Desain dan Fasilitasnya

Sebelumnya pada rapat yang sama, Bahlil mengatakan investasi di Rempang senilai 11,6 miliar dolar AS (setara Rp174 triliun) merupakan proyek pembangunan ekosistem industri yang besar.

Nantinya di kawasan tersebut, bukan hanya ada perusahaan kaca asal China yakni Xinyi Group, namun juga beberapa perusahaan lainnya.

Setidaknya ada 10 proyek yang akan digarap sebagaimana disepakati dalam penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Xinyi International Investments Limited pada 28 Juli 2023 lalu.

Yaitu pembangunan kawasan industri terintegrasi; pabrik pemrosesan pasir silika; industri soda abu; industri kaca panel surya; industri kaca float; industri silikon industrial grade; industri polisilikon; industri pemrosesan kristal; industri sel dan modul surya serta industri pendukung.

Proyek-proyek tersebut ditargetkan bisa mulai masuk tahapan konstruksi pada November 2023.