Pertumbuhan Ekonomi 2024 Ditargetkan 5,2 Persen, Jokowi: Situasi Damai Pemilu-Pilkada Harus Terwujud

JAKARTA, KOMPAS,TV - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 sebesar 5,2 persen. Saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024 beserta Nota Keuangannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyebut inflasi akan dijaga di level 2,8 persen.

“Mempertimbangkan potensi perekonomian yang kita miliki serta dengan tetap memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024 adalah sebagai berikut, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2 persen,” kata Jokowi di Gedung DPR, Rabu (16/8/2023).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, target pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu bisa tercapai selama stabilitas politik dan ekonomi terjaga.

“Situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 harus kita wujudkan. Implementasi beberapa undang-undang baru juga akan memberikan manfaat positif pada penguatan struktural,” ujarnya.

Jokowi menambahkan, peran APBN akan tetap dioptimalkan untuk memitigasi tekanan inflasi, baik akibat perubahan iklim maupun gejolak eksternal. Selain itu pemerintah juga akan menjaga koordinasi yang kuat antara anggota forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Baca Juga: Hore! Jokowi Umumkan Gaji ASN, TNI/Polri Naik 8 Persen, Gaji Pensiunan Naik 12 Persen di 2024

Selanjutnya, rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp15.000 per dolar AS dan rata-rata suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diprediksi pada level 6,7 persen.

“Koordinasi anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan akan selalu antisipatif dan responsif dalam menghadapi potensi gejolak eksternal,” ucapnya.

Kemudian, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada USD80 per barel. Sementara, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 625.000 barel per hari dan 1,03 juta barel setara minyak per hari.

Presiden juga menekankan peran penting dan strategis APBN dalam mendukung, memfasilitasi, serta menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan daya saing pertahanan dan keamanan nasional.

“Kebijakan fiskal ke depan dirancang dengan tujuan mengakselerasi target dan prioritas pembangunan nasional. Agenda transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, baik hasil tambang maupun pangan, akan terus dilanjutkan. Perlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, juga akan tetap menjadi fokus penting untuk menopang perbaikan struktural secara fundamental,” terangnya.

Baca Juga: Misbakhun Berharap RAPBN Terakhir Jokowi Ada Terobosan Baru dan Inovatif Jawab Tantangan Ekonomi

Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengungkap rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini salah satu yang terendah di antara negara-negara anggota G20 dan ASEAN. Rasio utang Indonesia saat ini adalah 37,8 persen terhadap PDB.

“Rasio utang salah satu yang terendah di G20 dan ASEAN. Dari 40,7 persen jadi 37,8 persen di Juli 2023,” kata Jokowi.

Jokowi menyebut, rasio itu jauh lebih baik dibanding sejumlah negara.

“Malaysia 66,3 persen PDB, China 77,1 persen PDB, India 83,1 persen,” ujar Jokowi.

Presiden menyampaikan, Indonesia berhasil menangani krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid dengan baik. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi selama 7 kuartal terakhir yang selalu di atas 5 persen. Lalu tingkat pengangguran dari 6,26 persen di Februari 2022 jadi 5,54 persen di Februari 2023.

Baca Juga: Singgung Foto Dirinya yang Disandingkan dengan Capres, Jokowi: Sampai ke Tikungan Desa Ada Juga

Kemudian tingkat kemiskinan ada di level 9,36 persen di Maret 2023. Kemiskinan ekstrem juga turun dari 2,04 persen di Maret 2022 menjadi 1,12 persen di Maret 2023.

“Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat membawa Indonesia kembali naik menjadi negara berpendapatan menengah atas,” ucap Jokowi.

Jokowi juga menyebut pemerintah berhasil mengendalikan inflasi di angka 3,1 persen, di saat negara-negara lain tengah kesulitan akibat tingkat inflasi yang melambung.

“Kebijakan fiskal Indonesia adalah salah satu yang paling efektif di dunia dalam menangani pelemahan ekonomi saat pandemi,” tutur Jokowi.