Para Politisi Senayan Bersuara soal Kelangkaan Gas 3 Kg: Dinilai Super Tega hingga Mau Panggil ET

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kelangkaan gas LPG 3 kilogram di sejumlah daerah di Indonesia menjadi keprihatinan sejumlah politisi di gedung DPR.

Ketua DPR RI  Puan Maharani meminta Pemerintah mencari akar persoalan kelangkaan gas LPG subsidi di sejumlah daerah yang sudah terjadi sejak beberapa waktu belakangan yang membuat rakyat kesulitan. 

"Gas merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat sehingga sudah Pemerintah harus menjamin distribusi LPG bersubsidi berjalan dengan lancar. Program pro rakyat jangan sampai mempersulit masyarakat," kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Akibat kelangkaan tersebut, harga gas LPG melon pun melonjak di pasaran dari yang biasanya Rp 16-19 Ribu, kini meroket naik hingga Rp 25 sampai Rp 30 ribu. Puan menilai kondisi seperti ini telah menyebabkan gelombang kekhawatiran rakyat.

Baca Juga: Catat! Ini Cara Mendapatkan Kartu Sembako untuk Syarat Beli Gas 3 Kg Tahun Depan

“Masyarakat mengeluh karena sangat membebani mereka, khususnya bagi warga kalangan menengah ke bawah. Apalagi banyak warga yang berjam-jam harus antre demi bisa mendapat gas LPG bersubsidi,” ucap Mantan Menko PMK ini dikutip dari dpr.go.id.

Karena itu,  Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mendesak Pemerintah memberi perhatian serius terkait permasalahan kelangkaan gas LPG bersubsidi. Puan juga meminta Pemerintah dan stakeholder terkait untuk segera menghadirkan solusi agar kondisi ini tidak semakin lama menyulitkan masyarakat.

Sementara Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi PKS Mulyanto, mengeritik langkah pemerintah meluncurkan produk LPG 3kg nonsubsidi bermerek Bright.
 
“Kebijakan itu akan membuat pengadaan dan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi semakin terbatas dan sulit. Ujung-ujungnya masyarakat dipaksa membeli LPG 3 kg non subsidi,” ungkap Mulyanto dalam siaran pers, Kamis (27/7).

Ia memperkirakan hadirnya LPG 3 kg non subsidi itu akan meningkatkan tindak penyalahgunaan LPG 3kg bersubsidi oleh pihak tertentu. Mengingat selisih harga jualnya sangat besar.

Dimana saat ini Pertamina menjual LPG 3 kg merek Bright seharga Rp56.000 terbatas di Jakarta dan Surabaya. Sementara gas melon 3 kg bersubsidi sebesar Rp20.000.

Dijelaskannya, selama ini salah satu modus penyimpangan gas melon bersubsidi yang ditemukan aparat adalah pengoplosan, yaitu dengan memindahkan isi gas elpiji dari tabung melon 3 kg bersubsidi ke dalam tabung 12 kg non subsidi. Modus ini tidak lain mengubah dari barang bersubsidi dijual menjadi barang non-subsidi yang berharga mahal.

"Adanya produk gas elpiji Bright berwarna pink berukuran 3 kg non subsidi ini, yang sama persis dengan gas melon 3 kg bersubsidi, akan semakin memudahkan pengoplosan. Apalagi marjinnya (selisih harganya) besar, mencapai Rp36.000 per tabung. Pengoplosan bisa semakin marak,” tambahnya.

DPR bakal panggil Erick Thohir

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung pun segera mengagendakan, dalam waktu dekat  akan memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir alias ET terkait kelangkaan stok gas elpiji 3 kilogram (kg) atau Gas Melon di sejumlah daerah.

"Masa sidang depan kan memang pasti rapat dengan Menteri BUMN, akan kita tanyakan saat rapat terkait masalah itu," ujar Martin, dalam keterangan kepada media, Rabu (26/7/2023). Martin mengaku sudah meminta Kementerian BUMN dan Pertamina untuk memasifkan operasi pasar tabung gas, tabung melon di beberapa wilayah.

Baca Juga: Sudah Sepekan, Gas 3 Kg Langka di Pasaran

Legislator Fraksi Partai NasDem itu menambahkan, akan mengecek langsung di beberapa titik di kecamatan soal ketersediaan stok Elpiji 3 kg yang dikeluhkan masyarakat daerah.

Dari pengawasan tersebut, tambah Martin, akan menjadi bahan laporan hasil peninjauan Komisi VI DPR kepada Menteri BUMN untuk segera mengambil langkah-langkah solutif atas masalah tersebut.

"Dalam waktu dekat saya akan cek langsung di lapangan. Dari hasil pengecekan kita akan jadikan bahan masukan untuk BUMN," ucapnya.

Seperti diberitakan Kompas.tv sebelumnya, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menjelaskan Pertamina masih melakukan pendataan konsumen pengguna elpiji 3 kg sebagai bagian dari Program Pendistribusian Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran.

Program tersebut ditujukan agar ada pembatasan pembelian gas subsidi supaya tidak terus membengkak.