Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengunjungi Lampung dan meninjau kondisi jalan di sana. Pada kesempatan itu, Jokowi mengatakan pemerintah akan membangun jalan-jalan yang rusak.
Tugas pembangunan dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Kabupaten/Kota.
Selain dana dari Kementerian PUPR, Sri Mulyani mengatakan juga ada transfer dana dari pusat ke daerah.
"Transfer dana dari Pusat ke Pemda untuk pembangunan jalan (DAK Fisik) tahun 2023 Provinsi/Kabupatan/Kota seluruh Lampung mencapai Rp402,44 miliar untuk 231,9 km jalan," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Menteri PUPR Basuki Kembali Jadi Fotografer Dadakan, Kali Ini Memotret Megawati
Ia menjelaskan, pembangunan Jalan Tol Sumatera yang melintasi Lampung dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Jaminan Pemerintah kepada BUMN Hutama Karya.
Untuk ruas Bakauheni-Terbanggi Besar (panjang 140 km), dukungan pemerintah dalam bentuk PMN Rp2,2 triliun dan Jaminan Pemerintah Rp22,09 triliun.
Kemudian untuk ruas Terbanggi Besar- Pematang Panggang-Kayu Agung (panjang 189 km), dukungan pemerintah dalam bentuk PMN Rp4 triliun dan Jaminan Pemerintah Rp14,37 triliun.
Selanjutnya ada juga pendanaan pembabasan lahan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN).
"Bakauheni-Terbanggi Besar sebesar Rp3,75 triliun, Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebesar Rp1,86 triliun," ujar Sri Mulyani.
Baca Juga: Momen Menteri PUPR Basuki Sambut Kedatangan Kaisar Jepang Naruhito
Selanjutnya pembangunan jalan lewat APBD yaitu lewat program Penyelenggaraan Jalan APBD 2023 Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Lampung mencapai Rp2,16 triliun. Khusus Provinsi Lampung sebesar Rp886,8 miliar.
"Pembangunan infrastruktur adalah agenda prioritas nasional tahun ini. Pajak yang dibayar rakyat dimanfaatkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nusantara," tutur Sri Mulyani.
Sumber : Antara, Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.