Respon Sri Mulyani soal JK Sebut Pemerintah Bayar Utang Rp1.000 T Per Tahun

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani merespon pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebut pemerintah mengeluarkan dana Rp1.000 T per tahun untuk bayar utang. 

Usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPR, Sri Mulyani memiliki strategi pembiayaan yang sudah diatur dalam APBN setiap tahunnya. 

"Kita kalau lihat dari data dan pengelolaan utang tiap tahun kita, utang itu kan ada beberapa jangka waktunya, pasti untuk yang tempo maupun pembayaran utangnya itu sudah ada di dalam APBN dan itu masuk dalam strategi pembiayaan tiap tahun. Itu yang kita lakukan," kata Sri Mulyani kepada wartawan, Selasa (23/5/2023).

Ia mengatakan, dalam pengelolaan utang yang paling penting bisa dibayar saat jatuh tempo dan bisa dikelola dengan baik. 

Baca Juga: Muliaman Hadad Jadi Komut BSI, Ini Dewan Komisaris, Direksi dan Pengawas Usai Dirombak Erick Thohir

"Dalam hal itu yang paling penting prinsipnya, yang jatuh tempo bisa dibayar, yang kemudian beban utangnya tetap manageable. Itu yang masuk dalam sustainabilitas," ujarnya. 

Diberitakan Kompas TV sebelumnya, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla menyebut bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang menambah utang negara paling banyak.

Hal itu dikatakan JK seusai menghadiri hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

"Tentu gabungan pemerintahan dulu dan sekarang. Tapi yang sekarang paling banyak," kata JK. 

Baca Juga: Siap-siap! Tarif Tol Cipularang dan Tol Padaleunyi Mau Naik dalam Waktu Dekat

"Bayar utang cicilan dan subsidi. Perbaikan jalan juga," imbuhnya.

Maka dari itu, JK berpesan kepada bakal calon presiden (capres) 2024 dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, harus bisa mengatasi permasalahan tersebut.

"Kalau mau jadi presiden harus mampu," ujarnya.

JK juga mengatakan bahwa ekonomi Indonesia memiliki permasalahan baik di dalam dan luar negeri, khususnya utang luar negeri yang semakin menumpuk.

Baca Juga: Motor Listrik Bersubsidi Kurang Disambut Pembeli, Ini Sederet Penyebabnya

Ia membenarkan apa yang juga disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut utang luar negeri Indonesia sangat besar.

"Pak AHY tadi mengatakan utang besar, betul, setahun bayar utang lebih Rp1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," ujarnya. 

Meski begitu, JK juga mengakui dirinya ikut terlibat dalam kebijakan utang tersebut saat menjadi Wakil Presiden pada periode pertama Jokowi menjabat sebagai presiden.

Tapi menurutnya, yang lebih penting sekarang adalah permasalahan utang negara ini tidak berdampak pada masalah sosial yang semakin meluas di Indonesia.

Baca Juga: Mulai 1 Juni, Stasiun Jatinegara Layani Keberangkatan 4 Kereta Jarak Jauh Ini

JK menilai, masalah sosial yang terjadi saat ini menandakan adanya kondisi sosial yang buruk di negeri ini, khususnya pada pemerataan ekonomi.

Dia pun khawatir apabila pemerataan dan keadilan sosial tidak segera terlaksana, maka peristiwa kelam seperti kerusuhan Mei 1998 bisa terulang.

"Satu langkah ini apabila tidak diselesaikan keadilan akan jadi lagi tahun 98. Dan kita tidak ingin, kita harus hindari itu dengan pemerataan," tuturnya.