Heru Budi Ingatkan Warga Jakarta yang Mudik Tak Bawa Saudara Saat Kembali ke DKI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau agar warga yang mudik ke kampung halaman, untuk tidak mengajak kolega maupun saudara saat kembali ke Jakarta.

Heru meminta agar petugas gabungan seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memantau warga yang kembali setelah mudik.

"Dari Dinas Kependudukan bersama Satpol PP mungkin bersama (Dinas) Perhubungan juga untuk bisa menjaga atau memberitahukan kepada warganya untuk tidak kembali membawa kolega, kira kira seperti itu, sanak saudara," kata Heru saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Pemprov DKI Jakarta di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (11/4/2023). 

Heru menjelaskan, bahwa Jakarta kini sudah memiliki penduduk hingga 11,7 juta orang.

Menurut Heru, warga diperbolehkan membawa kolega atau saudara sepanjang memiliki pekerjaan dan keterampilan.

"Boleh aja tapi memiliki pekerjaan, memiliki keterampilan, yang memang bertugas di Jakarta, kira-kira begitu," ujar Heru seperti dikutip dari Antara. 

Adapun dalam rangka memfasilitasi warga ke kampung halaman, Pemprov DKI Jakarta menyediakan mudik gratis dengan menggunakan 482 bus yang dapat mengangkut 19.280 penumpang.

Baca Juga: Meski Ada One Way di Tol Cikampek, Pemudik dari Bandung ke Jakarta Tetap Bisa Lewat, Ini Jadwalnya

Lalu 23 truk yang dapat mengangkut 690 sepeda motor untuk 6 provinsi dan 19 kabupaten/kota.

Pelaksanaan mudik gratis akan dilakukan pada 16-17 April 2023 untuk angkutan mudik dan 27-28 April 2023 untuk angkutan balik.

Sebelumnya, Heru juga pernah mengatakan penanganan kemiskinan di Ibu Kota terkendala adanya penambahan pendatang baru.

Ia menyebut, pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) harus tanggap untuk selalu mendata warga pendatang yang ada di wilayahnya.

Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Guyub Ketua Rukun Warga (RW) se-Jakarta Barat di kawasan Tambora, Jakarta Barat, akhir pekan lalu.

"RT dan RW perlu membantu camat dan lurah dalam menangani pendatang baru," kata Heru beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Sedih Bun, Tupperware Mau Bangkrut Karena Penjualan Merosot

Ia menjelaskan, dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, salah satunya dengan memberikan bantuan/layanan sosial.

Adapun pemerintah pusat memberikan target penurunan kemiskinan pada 2024 sebesar tujuh persen dan nol persen untuk kemiskinan ekstrem.

Heru berharap seluruh pihak di Ibu Kota, termasuk pengurus RT/RW, dapat bersinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) masing-masing dalam upaya-upaya memastikan bantuan-bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran.

"Dengan adanya bantuan/layanan sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," ujar Heru.

Sementara itu, untuk target stunting di bawah 14 persen pada 2024, Heru mengimbau para pengurus RT dan RW terus membantu para ibu hamil untuk rutin memeriksakan kehamilannya.