Terungkap Alasan Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi

Baca Juga: Ketika Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Hanya Berlaku 3 Bulan

Meski terdapat perubahan iuran, BPJS Watch menilai aturan ini masih memberatkan masyarakat. Pasalnya, iuran peserta mandiri kelas I dan II dianggap tidak jauh berbeda dengan aturan sebelumnya.

Menurut Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar, pemerintah telah seenaknya menaikkan iuran BPJS Kesehatan tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Padahal, sangat jelas dalam Pasal 38 di Perpres Nomor 64 Tahun 2020, menyatakan kenaikan iuran harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat

"Pemerintah sudah kehabisan akal dan nalar, sehingga dengan seenaknya menaikkan iuran tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi rakyatnya,” kata Timboel Siregar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/5).

Selain itu, Timboel menyebut pemerintah tidak memiliki kepekaan sosial terhadap kemampuan para peserta mandiri.

Baca Juga: Mulai 1 Juli Iuran BPJS Kesehatan Resmi Berubah: Berikut Rincian Biaya Kelas I, II, dan III

Di tengah pandemi wabah virus corona atau Covid-19, menurut Timboel, peserta mandiri adalah kelompok masyakarat pekerja informal yang perekonomiannya sangat rentan dan paling terdampak.

Dengan adanya Perpres Nomor 64 Tahun 2020, maka putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan atau menganulir Perpres Nomor 75 Tahun 2019 hanya berlaku tiga bulan.

Pemberlakuan tersebut yakni untuk iuran bulan April, Mei dan Juni 2020 yang kembali mengacu pada Perpres 82/2018 yaitu kelas III sebesar Rp25.500, kelas II Rp51.000 dan kelas I Rp80.000.

“Di tengah pandemi dan resesi ekonomi saat ini putusan MA (Mahkamah Agung) hanya berlaku 3 bulan yaitu April, Mei dan Juni 2020," kata Timboel.

Timboel pun turut menyoroti hal lain yang diatur dalam aturan ini, terutama iuran untuk kelas III.

Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Resmi Berubah Mulai 1 Juli, Peserta Kelas III Hanya Bayar Rp25.500 Per Bulan

Menurut Timboel, pemerintah sudah melanggar ketentuan UU SJSN, di mana pemerintah seharusnya membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasionan (JKN) bagi rakyat miskin.

"Tetapi di Perpres 64 ini kelas III mandiri peserta PBPU dan BP disubsidi Rp16.500 oleh Pemerintah sejak 1 Juli 2020. Bahwa ada peserta PBPU dan BP yang mampu tetapi iurannya disubsidi pemerintah," kata Timboel.

Lebih lanjut, Timboel juga mengkritisi besaran denda bagi peserta mandiri BPJS Kesehatan. Pada tahun mendatang, terdapat peningkatan denda bagi peserta yang sempat tidak aktif atau menunggak.

"Adapun denda yang dikenakan menjadi 5% pada 2021 dari sebelumnya hanya 2,5%," kata Timboel.