“Kepada Umat Islam, Warga NU yang lain, Pengurus NU, mari kita terus dukung upaya peningkatan pemasukan negara dari sektor pajak dengan tertib membayar pajak, taat membayar pajak, Insya Allah manfaatnya juga untuk kita bangsa Indonesia termasuk pesantren dan NU,” tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengunjungi Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) pada Kamis (2/3/2023). Pertemuan dilakukan di kediaman pribadi Gus Yahya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Kunjungan ini dilakukan setelah muncul ajakan dari mantan Ketum PBNU Said Aqil Siradj agar masyarakat tak perlu membayar pajak, setelah kasus penganiayaan anak pejabat pajak mencuat.
Namun menurut Dirjen Pajak Suryo Utomo, kunjungan ini adalah pertemuan rutin dan bersifat silaturahmi. Ia menyebut tahun lalu pun pihaknya bersilaturahmi ke berbagai tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan, termasuk NU.
Dalam silaturahmi tersebut, Dirjen Pajak meminta dukungan dari seluruh masyarakat khususnya warga NU untuk terus berpartisipasi membangun Indonesia melalui pajak.
Baca Juga: Nunggak Pajak Rp 104 Juta, Polisi di Bali Sita Lamborghini Milik WNA Rusia
“Kami dari Direktorat Jenderal Pajak hari ini bersilaturahmi, maksud dan tujuannya mengajak kita semua, khususnya masyarakat NU untuk terus berpartisipasi melaksanakan pembangunan nasional, menjaga Indonesia yang lebih baik melalui pembayaran pajak,” begitu pernyataan Suryo Utomo dalam keterangan tertulis.
Ketua umum PBNU Gus Yahya mengatakan selalu mendukung DJP dalam mengumpulkan pajak yang digunakan untuk membangun negara.
"Keluarga NU bersama para ulamanya akan istiqomah senantiasa di pihak negara apa yang menjadi kepentingan negara," ujar Gus Yahya.
Namun, Gus Yahya tetap meminta agar para aparatur negara yang sudah diberi amanah untuk mengelola negara selalu menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.
“Kita menyeru pemerintah agar organ-organ dan aparaturnya bertindak akuntabel dalam menjalankan tugas negara. NU selalu siap sedia demi kepentingan negara termasuk melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik tidak benar dari aparatur negara," ucapnya.
Sumber :
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.