Baca Juga: Urbanisasi ke Jakarta Naik, Heru Budi: DKI Punya RS Bagus, Bansosnya Ada 17
Di sisi lain, ia meminta warga yang sebelumnya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI dan sudah keluar Jakarta untuk segera mengganti KTP sesuai daerah domisili terkini.
"Orang-orang yang sudah keluar dari DKI, punya rumah di Bekasi, di Tangerang, Tangerang Selatan, di Depok, Bogor, tetapi KTP-nya masih di DKI, segera pindah (KTP) karena riil sudah tidak tinggal di DKI Jakarta," sebutnya.
Heru pernah mengungkap, pihaknya akan menyinkronkan data kemiskinan dari tiga lembaga setiap dua bulan sekali untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran guna menekan kemiskinan di Ibu Kota.
"Namanya data kemiskinan, apapun data itu adalah data yang dinamis. Maka dari itu setiap dua bulan, tiga bulan harus disinkronkan," kata Heru beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Ada PNS Bisa Beli Rubicon dan Harley, Segini Gaji dan Tunjangan Pejabat Pajak Kemenkeu
Data tersebut dirangkum dari DTKS Kementerian Sosial. Kemudian, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang merupakan kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia dari Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Lalu, data Carik Jakarta yang merupakan program berbasis aplikasi pendataan keluarga dari Pemprov DKI.
Data keluarga itu dikumpulkan secara komprehensif dan detail, dari data kependudukan, kesehatan keluarga, ekonomi keluarga, bangunan hingga lingkungan.
Menurut dia, data tersebut juga termasuk data terkait stunting atau tengkes di Jakarta. Data tersebut sudah sesuai nama dan alamat penerima bantuan sosial (bansos)
Sumber : Antara
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.