Heru Budi Sebut Penanganan Kemiskinan di Jakarta Terkendala Pendatang, Minta RT/RW Lakukan Ini

JAKARTA, KOMPAS.TV - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, penanganan kemiskinan di Ibu Kota terkendala adanya penambahan pendatang baru.

Ia menyebut, karena itulah pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) harus tanggap untuk selalu mendata warga pendatang yang ada di wilayahnya.

Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Guyub Ketua Rukun Warga (RW) se-Jakarta Barat di kawasan Tambora, Jakarta Barat, akhir pekan lalu.

"RT dan RW perlu membantu camat dan lurah dalam menangani pendatang baru," kata Heru seperti dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, salah satunya dengan memberikan bantuan/layanan sosial.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Anggaran Kemiskinan Tidak Habis untuk Rapat, tapi Diberi Langsung ke Rakyat

Adapun pemerintah pusat memberikan target penurunan kemiskinan pada 2024 sebesar tujuh persen dan nol persen untuk kemiskinan ekstrem.

Heru berharap seluruh pihak di Ibu Kota, termasuk pengurus RT/RW, dapat bersinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) masing-masing dalam upaya-upaya memastikan bantuan-bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran.

"Dengan adanya bantuan/layanan sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," ujar Heru.

Sementara itu, untuk target stunting di bawah 14 persen pada 2024, Heru mengimbau para pengurus RT dan RW terus membantu para ibu hamil untuk rutin memeriksakan kehamilannya.

Serta membawa anaknya usia di bawah dua tahun (baduta) dan di bawah lima tahun (balita) ke posyandu agar gizi anak bisa terus terpantau.

Baca Juga: Anggaran Kemiskinan Rp526 T, MenPANRB: Jangan Sampai Dana Sosialisasi Lebih Besar dari Program Inti

"Dengan kondisi anak terduga stunting terpantau, pengurus RT/RW bersama Dasawisma bisa sekaligus memastikan apakah bantuan dalam Program Intervensi Kemiskinan Terpadu yang diberikan sudah tepat sasaran," katanya.

Sebelumnya, Heru mengatakan sudah mengerahkan petugas lintas sektor untuk melakukan validasi data kemiskinan ekstrem di Jakarta, guna mendapatkan data lebih akurat sehingga intervensi bisa dipercepat.

 

"Saya minta agar seluruh jajaran turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data berbasis nama dan alamat yang akurat," ucap Heru beberapa waktu lalu.

Petugas lintas sektor itu mulai dari aparat kelurahan, Dinas Sosial DKI, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI, serta melibatkan petugas Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dasa Wisma.

Menurut dia, validasi dan pemuktahiran data kemiskinan ekstrem merupakan bagian dari empat program intervensi kemiskinan terpadu.

Selain itu, upaya intervensi kedua yakni melalui program pengurangan beban pengeluaran bagi keluarga tidak mampu yang meliputi program bantuan/layanan sosial.

Baca Juga: Ada Pedagang Diduga Oplos Beras Bulog di Pasar Induk Cipinang, Harga Rp8.900 Dijual Rp12 Ribu

Program sosial itu di antaranya Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), bantuan pendidikan masuk sekolah untuk swasta dan Kartu Anak Jakarta untuk kebutuhan dasar nutrisi anak usia 0-6 tahun.

Selanjutnya, Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta untuk anak dan remaja yang orang tuanya meninggal karena COVID-19, Kartu Lansia Jakarta dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta.

Kemudian, Jaminan Sosial Kesehatan, subsidi pangan, subsidi air bersih, subsidi tangki septik, subsidi rusunawa dan subsidi transportasi.

Program intervensi ketiga yakni melalui program produktivitas dan pendapatan, seperti pelatihan keterampilan kerja, bursa kerja, dan kewirausahaan terpadu bagi wirausaha pemula.

Intervensi keempat yaitu melalui program pengurangan kemiskinan berbasis kewilayahan, meliputi penataan kualitas permukiman, program Keluarga Berencana (KB) bagi pasangan usia subur, serta pemberian makanan tambahan bagi lansia dan balita.

Baca Juga: Viral Netizen Ngeluh Kena Bea Masuk 50% di Bandara Soetta, Ini Penjelasan Bea Cukai

Heru menyebutkan tantangan untuk menekan kemiskinan ekstrem di antaranya mobilitas penduduk pendatang ke Jakarta dan kemudahan perpindahan penduduk dari luar KTP DKI.

Meski begitu, ia memastikan penerima program intervensi kemiskinan terpadu tetap tepat sasaran.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mendata tingkat kemiskinan ekstrem di Jakarta per Maret 2022 sebesar 0,89 persen dari total penduduk DKI mencapai sekitar 10,7 juta jiwa.

Merujuk Bank Dunia pada 2020, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk dengan pengeluaran kurang atau sama dengan Rp11.633 per orang per hari atau Rp348.990 per orang per bulan.