Sudah Dapat PMN Rp5 T di 2022, PLN Minta Tambahan Modal Lagi Rp10 T di 2023

JAKARTA, KOMPAS.TV - PLN telah mendapatkan tambahan dana segar berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp5 triliun untuk tahun ini dan meminta tambahan PMN Rp10 triliun untuk tahun depan. 

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, dana sebesar itu diperlukan untuk menyambung listrik ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar alias 3T. 

Menurut Darmawan, dibutuhkan sekitar Rp10 triliun hingga Rp15 triliun untuk mencapai 100 persen rasio elektrifikasi di desa di seluruh Indonesia pada 2024. Hal itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (28/11/2022).

Baca Juga: Dampak Gempa Bumi M5.6, Aliran Listrik ke 366 Ribu Pelanggan PLN di Cianjur Putus

"Memang pada 2024, untuk distribusi dan listrik desa masih membutuhkan Rp13 triliun agar rasio desa mendekati 100 persen. Tetapi juga masih ada penambahan pembangkit, gardu induk dan transmisi tambahan sekitar Rp10 triliun - Rp15 triliun untuk mencapai 100 persen itu pada 2024," kata Darmawan seperti dikutip dari Antara. 

Darmawan menyebut PMN sudah membantu rasio desa berlistrik (RDB) pada 2021 yang sebesar 90,78 persen, naik menjadi 90,97 persen pada Oktober 2022.

Angka tersebut diharapkan bisa terus meningkat menjadi 93,83 pada 2023 seiring dengan pengajuan PMN tahun depan sebesar Rp10 triliun. 

"Untuk tahun 2023, PLN mengajukan PMN sebesar Rp10 triliun," ujarnya. 

Dari jumlah Rp10 triliun itu, akan digunakan sebesar Rp1,74 triliun untuk pembangunan pembangkit, sebanyak Rp3,78 triliun untuk transmisi dan gardu induk, serta Rp4,48 triliun untuk distribusi dan listrik desa.

Baca Juga: Utang Pemerintah Naik Jadi Rp7.496 Triliun, Kemenkeu: Masih dalam Batas Aman

Pada 2022, PLN telah mendapat alokasi PMN sebesar Rp5 triliun yang telah sepenuhnya cair pada Oktober 2022.

Dana itu dialokasikan untuk membangun infrastruktur pembangkitan dengan sumber daya setempat sebesar Rp0,23 triliun, pembangunan transmisi dan gardu induk di daerah-daerah terpencil sebesar Rp2,56 triliun, dan penyambungan pelanggan untuk listrik berkeadilan dan mendukung pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas sebesar Rp2,21 triliun.

"Penyediaan akses ketenagalistrikan adalah pengamalan sila ke-5 di mana seluruh saudara kita yang hidup di seluruh nusantara berhak dapat listrik. Namun, faktanya lebih dari 4.400 desa di daerah 3T masih belum menikmati listrik dari PLN," tuturnya.