Survei Charta Politika: Mayoritas Warga Tak Setuju Harga BBM Naik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Hasil survei Charta Politika menunjukkan mayoritas atau sebanyak 69 persen responden tidak setuju dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Temuan ini disampaikan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam rilisnya secara daring, Kamis (22/9/2022) yang juga dipantau KOMPAS.TV. 

"Mayoritas, 69 persen menyatakan tidak setuju dan hanya 22 persen menyatakan setuju," kata Yunarto.

Dari survei itu, dinyatakan mayoritas responden tidak setuju alasan pemerintah menaikkan harga BBM ialah demi mengurangi beban keuangan negara karena kondisi ekonomi global telah menyebabkan harga minyak dunia naik dan mengakibatkan beban keuangan negara untuk subsidi BBM tinggi.

Meski demikian, Yunarto menyebut 51,4 persen dari 69 persen responden yang tidak setuju dengan kenaikan harga BBM, mengaku hanya diam saja terkait kebijakan tersebut.

"Walaupun menolak, 51.4 persen dari 69 persen responden tersebut merespons menyatakan diam saja, memilih menerima kebijakan yang ada," ujarnya.

Sedangkan 17,8 persen responden, lanjut dia, memilih ikut melakukan demonstrasi untuk menentang kebijakan kenaikan harga BBM.

Bersamaan dengan itu, hasil survei menyatakan bahwa mayoritas responden sepakat pemerintah memberikan bantalan sosial (bansos) dengan anggaran sebesar Rp24,17 triliun. Ada 51,5 persen responden yang setuju dan 37 persen menyatakan tidak setuju.

Baca Juga: 3 Besar Elektabilitas Capres 2024 Survei Charta Politika: Ganjar Teratas, Disusul Prabowo dan Anies

Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Menurun

Kenaikan harga BBM juga berimbas dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.