Anggota DPR Terima Banyak Keluhan Dana Pensiun PNS Jadi Beban, Ini Penjelasan Kemenkeu

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengakui dirinya menerima banyak keluhan di daerah pemilihannya, terkait kabar dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi beban APBN.

Ia pun mempertanyakan kemajuan rencana pemerintah mengubah skema pembiayaan dana pensiun PNS. Lantaran dalam highlight program kebijakan fiskal 2023, tidak terlihat lagi ada penjelasan mengenai reformasi sistem jaminan pensiun untuk PNS.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022). 

“Karena itu memang untuk kebijakan fiskal tahun lalu ada saya lihat reformasi sistem jaminan pensiunan bagi ASN tapi kok tahun ini saya lihat tidak ada. Nah sekaligus saya minta klarifikasi dari ibu Menteri terkait hal itu,” kata Andreas seperti dikutip dari laman resmi DPR.

Baca Juga: Tidak Dibayar Negara, Ini Cara Kumpulkan Dana Pensiun untuk Pekerja Swasta

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menjelaskan program reformasi pensiunan bagi PNS dan TNI/Polri masih dipersiapkan.

“Yang sering ditafsirkan beban itu adalah karena selama ini kita gunakan sistem pay as you go. Di mana orang masa lalu yang hidup sampai sekarang menerima pensiunan, tetapi yang harus membayar orang-orang yang masih hidup sekarang,” tutur Isa.

“Karena itu kita pikirkan agar fully funded, agar bagaimana orang yang bekerja hari ini menyiapkan pensiun dirinya sendiri. Itu yang sedang diupayakan untuk ke depannya,” tambahnya.

Skema fully funded adalah di mana pemerintah mulai menyisihkan dana pensiun bagi setiap PNS secara sistematis setiap bulan sejak PNS tersebut mulai bekerja.

Baca Juga: Kemenkeu Mau Ubah Skema Dana Pensiun PNS, Uang Dikumpulkan Sejak Mulai Kerja