Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Setelah Bangkrut, Sri Lanka Bisa Jadi Negara Gagal, Ini Penjelasannya

Kompas.tv - 15 Juli 2022, 08:29 WIB
setelah-bangkrut-sri-lanka-bisa-jadi-negara-gagal-ini-penjelasannya
Seorang demonstran berteriak di antara penjagaan aparat bersenjata lengkap di luar kediaman pribadi presiden Sri Lanka di Kolombo, 31 Maret 2022. (Sumber: Eranga Jayawardena/Associated Press)
Penulis : Dina Karina | Editor : Edy A. Putra

Menurut Bhima, negara bangkrut yang tidak menjadi negara gagal karena mereka bisa minta bantuan dana talangan dari pihak lain, misalnya Dana Moneter Internasional atau IMF.

Biasanya, negara gagal karena masalah internal seperti kondisi ekonomi, konflik horizontal atau perang saudara. Seperti Somalia dan Afghanistan.

Namun saat ini, banyak negara terancam jadi negara gagal karena faktor global yaitu pandemi Covid-19 dan dampak krisis Rusia-Ukraina.

Seperti yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan dalam acara HUT 50 Tahun HIPMI di JCC, Jakarta, Jumat, 10 Juni 2022.

"Diperkirakan ada 60 negara yang akan mengalami kesulitan keuangan maupun ekonomi. Dan diperkirakan mereka akan menjadi negara gagal kalau tidak bisa segera mengatasi ekonominya. Inilah yang perlu saya ingatkan kepada kita semuanya," kata Jokowi saat itu.

Baca Juga: Inflasi AS Tertinggi dalam 40 Tahun, Sinyal Kenaikan Suku Bunga The Fed Kian Kuat

Bhima menerangkan, pandemi dan perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan inflasi naik tinggi, krisis pangan, pengangguran meningkat, defisit anggaran negara, dan nilai tukar melemah. Sehingga negara yang terancam menjadi negara gagal jumlahnya banyak.

Indonesia sendiri, lanjut Bhima, pernah hampir menjadi negara gagal saat krisis 1998 dan setelahnya. Saat itu, ekonomi RI ambruk, Timor Timur merdeka, terjadi konflik horizontal di Aceh, Maluku, dan Sampit.

Namun, pemerintah Indonesia masih bisa menanganinya. Dimulai dari Presiden BJ Habibie yang berhasil mengendalikan inflasi dan mengembalikan nilai tukar rupiah dari Rp13.000 per dolar AS menjadi ke level normal saat itu.

"Jadi kalau masalahnya ekonomi, butuh pemimpin yang bisa mengatasi masalah ekonomi itu dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan parlemen," tutur Bhima.

"Sedangkan kalau masalahnya politik, perang saudara, pihak yang bertikai, itu harus meletakkan senjata dan sepakat melakukan resolusi konflik. Baru ekonominya bisa ditata," sambungnya.



Sumber : KOMPAS TV



BERITA LAINNYA



Close Ads x