Tok! DPR Setujui PMN Rp110 Triliun untuk 11 BUMN/Lembaga

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPR menyetujui penambahan penyertaan modal negara (PMN) tahun 2021 dan alokasi tahun 2022, untuk 11 badan usaha milik negara (BUMN) dan lembaga. Hal itu dilakukan Komisi XI DPR dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (15/12/2021).

Komisi XI pun menyepakati suntikan modal negara dengan total Rp110,5 triliun. Jumlah itu terdiri dari susulan PMN Rp43,2 triliun pada tahun ini dan alokasi PMN Rp67,3 triliun pada 2022.

"Semuanya setuju ya untuk pemberian tambahan PMN tahun 2021 dan alokasi tahun 2022 yang sudah dibahas dalam rapat panitia kerja beberapa hari lalu," kata Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto, dikutip dari Antara, Kamis (16/12/2021).

Baca Juga: Erick Thohir: Merah Putih Fund akan Danai Startup Berstatus "Soon To Be Unicorn"

Dito menyampaikan, PT Hutama Karya (Persero) akan menerima tambahan PMN pada 2021 sebesar Rp9,1 triliun untuk kelanjutan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) untuk 4 ruas. Yaitu Medan-Binjai, Pekanbaru-Dumai, Kuala Tanjung-Parapat, dan Binjai-Langsa.

Hutama Karya juga akan mendapat PMN tahun 2022 senilai Rp23,85 triliun, yang akan digunakan dalam pembangunan 8 ruas JTTS.

Lalu PT Waskita Karya (Persero) akan menerima tambahan PMN di 2021 sebesar Rp7,9 triliun untuk penguatan permodalan investasi tol pada 7 ruas tol. Yaitu Kayu Agung-Palembang-betung, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Bogor-Ciawi-Sukabumi-Cimanggis-Cibitung, Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Pasuruan-Probolinggo, dan Pejagan-Pemalang.

Waskita juga mendapat alokasi tahun 2022, sebesar Rp3 triliun, untuk penyelesaian ruas Tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Bogor-Ciawi-Sukabumi.

Baca Juga: Wuih, Total Harta 50 Orang Terkaya Indonesia Capai Rp2.316 T!

Kemudian PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan menerima tambahan PMN di 2021 sebesar Rp6,9 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk menutup biaya LRT Jabodetabek yang membengkak sebesar Rp2,6 triliun. Serta setoran modal dasar proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

"Badan Bank Tanah juga akan menerima tambahan PMN di 2021 sebesar Rp1 triliun untuk pemenuhan kebutuhan modal awal secara bertahap, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah," ujar Dito.

Lembaga Pengelola Investasi Indonesia/Indonesia Invesment Authority (LPI/INA) juga akan menerima tambahan PMN di 2021 sebesar Rp15 triliun. Dana itu akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan modal LPI sebesar Rp75 triliun yang dipenuhi secara bertahap.

Selanjutnya PT PLN (Persero) akan menerima PMN pada tahun 2022 sebesar Rp5 triliun untuk pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan, serta mendukung pembangunan lima daerah pariwisata superprioritas (DPSP).

Baca Juga: Orang Indonesia Punya Banyak Nomor Identitas, Sri Mulyani: Pusing Lah

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) akan menerima tambahan PMN di 2022 sebesar Rp2 triliun, yang akan digunakan untuk dukungan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan target 200 ribu unit.

Lalu, PT Adhi Karya (persero) akan menerima PMN di tahun 2022 sebesar Rp1,97 triliun untuk investasi pada Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo, Yogyakarta-Bawen, dan SPAM Regional Karian-Serpong.

Ada juga Perum Perumnas akan menerima alokasi PMN 2022 sebesar Rp1,56 triliun. Dana itu akan digunakan untuk peningkatan kapasitas usaha dalam melanjutkan program pemerintah, yakni pengadaan 1 juta rumah serta mendukung persediaan perumahan rakyat untuk MBR.

Baca Juga: Ini Cara Ikut Lelang Aset Tommy Soeharto Senilai Rp2,4

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) juga akan menerima tambahan PMN di 2021 dari sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp3 triliun dan alokasi PMN di 2022 sebesar Rp28,84 triliun untuk penyediaan uang ganti kerugian pengadaan lahan proyek pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional (PSN).

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) akan mendapatkan PMN di tahun 2022 sebesar Rp1,08 triliun untuk dukungan penjaminan 19 proyek infrastruktur.