Sri Mulyani Beri Jawaban Menohok soal Pemotongan Anggaran MPR: Difokuskan Bantu Rakyat Miskin

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi penjelasan terkait tudingan Ketua MPR Bambang Soesatyo, yang menyebut dirinya tak menghargai MPR. Di akun instagram resminya, Sri Mulyani mengungkapkan ia 2 kali tidak bisa memenuhi undangan rapat dengan MPR.

"Undangan dua kali 27/Juli /2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen," tulis Sri Mulyani di akun Instagram @smindrawati, Rabu (1/12/2021).

"Tanggal 28/September/2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 dimana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda," lanjutnya.

Ia juga menjelaskan mengenai pemotongan anggaran MPR. Kata dia, untuk menangani meledaknya kasus Covid-19 gelombang kedua, yaitu sejak Juli 2021 akibat penyebaran varian Delta, pemerintah membutuhkan banyak biaya.

Baca Juga: Kunjungi Proyek Bandara Kediri, Luhut: Terima Kasih Kepada Gudang Garam

Maka dilakukanlah refocusing anggaran yang akhirnya memotong anggaran semua Kementerian/Lembaga, termasuk MPR. Tujuan dari refocusing anggaran yaitu untuk membantu penanganan Covid-19. Seperti klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

"Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4," kata Sri Mulyani.

Selanjutnya terkait anggaran untuk MPR Sri Mulyani menyebut anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN.

"Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan," ujar Sri Mulyani.

"Kemenkeu dan Menkeu terus bekerjasama dengan seluruh pihak dalam menangani Dampak Pandemi Covid-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian," ujarnya.

Baca Juga: Bambang Soesatyo Sebut Sri Mulyani Tak Hargai MPR, Ini Jawaban Stafsus Menkeu

Sebelumnya diberitakan Kompas TV, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bisa bekerja untuk saling menghargai antar lembaga negara. Sebab, yang bersangkutan tidak pernah menghadiri undangan rapat dari MPR RI untuk membahas anggaran. 

"Beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," kata pria yang karib disapa Bamsoet itu dalam keterangan tertulis, Rabu (1/12/2021). 

Padahal, MPR RI senantiasa mendukung berbagai kinerja pemerintah dalam menangai pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional. 

Menurut dia, selain berimbas kepada pandemi kesehatan dan ekonomi, pandemi Covid-19 juga bisa mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jatidiri bangsa. 

Dampak kerusakannya bisa jauh lebih dahsyat, sebagai ancaman kasat mata yang tidak terdeteksi diagnosa medis.

Baca Juga: UMK Kota Bekasi Rp4,8 Juta, Jakarta Kalah

"Jadi, selain mendukung pemerintah menggencarkan vaksinasi kesehatan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, MPR RI juga terus menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran radikalisme dan demoralisasi generasi bangsa," ujarnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja dari pembantunya tersebut. 

Ia mengaku tak habis pikir dengan jalan pikiran seorang Sri Mulyani yang setiap tahunnya memutuskan untuk memotong anggaran di MPR, padahal kini jumlah pimpinan bertambah dibanding dengan periode sebelumnya.

"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma empat orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," kata Fadel.