Perpanjangan PPKM Bikin Deindustrialisasi, Ini Kata Peneliti Ekonomi Kerakyatan UGM

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 4 yang diteruskan hingga 9 Agustus 2021 berpotensi mengakibatkan deindustrialisasi di sektor UMKM. Deindustrialisasi berarti penurunan kontribusi sektor manufaktur alias industri pengolahan non-migas (termasuk penurunan output produksi dan tenaga kerja) terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Menurut peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) UGM, Hempri Suyatna, perpanjangan PPKM level 4 berpotensi menambah beban berat pelaku UMKM. Terlebih,
penerapan PPKM darurat hingga level 4 sampai 2 Agustus 2021 saja sudah membuat banyak UMKM yang bangkrut. 

"Banyak sektor UMKM yang gulung tikar atau alih profesi," ujarnya, Selasa (3/8/2021).

Baca Juga: Buruan Cairkan BLT UMKM Rp1,2 Juta untuk Agustus 2021, Buka eform.bri.co.id/bpum Tak Perlu Antre

Ia menilai dalam kondisi pandemi sekarang ini para pelaku sektor UMKM tidak hanya memerlukan modal kerja, melainkan juga jaringan pemasaran serta fasilitas
pengembangan bagi UMKM yang alih profesi. 

“Sayangnya, ini kurang mampu dilakukan oleh pemerintah,” ucapnya

Ia berpendapat, pemerintah dan swasta bisa membantu UMKM melalui inovasi-inovasi penerapan protokol kesehatan untuk pelaku UMKM, seperti sistem giliran pedagang
sehingga tidak terjadi kerumunan. Selain itu secara perlahan perlu ada sedikit pelonggaran di beberapa destinasi wisata dengan melakukan pembatasan jumlah pengunjung atau jam buka wisata untuk menghindari kerumunan.

Akan tetapi, Hempri beranggapan masih ada yang tidak kalah penting, yakni gerakan bela dan beli produk lokal sehingga pelaku UMKM tetap bisa bertahan. 

"Ada beberapa pemda yang sudah meminta ASN untuk membeli produk UMKM daerahnya dan ini sangat membantu di tengah menurunnya daya beli masyarakat," tuturnya.

Baca Juga: PNS Pemkot Kediri Sisihkan Gaji Untuk Membantu UMKM dan PKL

Hempri meyakini UMKM memiliki kapasitas dan pengalaman untuk bertahan di tengah pandemi Covid-19, akan tetapi jika pemerintah tidak responsif dalam membantu dan
memfasilitasi UMKM, maka UMKM pun akan susah berdaya. Bansos dan digitalisasi UMKM juga dirasa belum efektif membantu pelaku usaha, sehingga perlu dipikirkan desain jaminan sosial bagi pelaku UMKM supaya bisa bertahan di tengah bencana seperti sekarang.