Efektivitas Bantuan Perikanan Tangkap Laut Perlu Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.TV – Efektivitas bantuan pemerintah ke sektor perikanan tangkap laut perlu dievaluasi agar tidak berpotensi menghasilkan praktek overfishing. Hal ini diungkapkan dari hasil riset lembaga International Institute for Sustainable Development (IISD), WWF Indonesia, dan Marine Change.

"Efektivitas dari berbagai kebijakan tersebut harus segera dievaluasi," ujar peneliti kebijakan program IISD Anissa Suharsono dalam rilis di Jakarta, Senin (26/7/2021).

Menurutnya, bantuan pemerintah terhadap sektor perikanan tangkap laut cukup signifikan yakni, sekitar 140-210 juta dolar AS per tahun. Tetapi, hal itu dinilai masih belum jelas, apakah bentuk bantuan pemerintah tersebut memberi dampak sosial ekonomi yang diharapkan, tanpa menyebabkan beban kerusakan lingkungan untuk sektor tersebut.

Laporan kajian tersebut juga menyebutkan adanya beberapa bentuk bantuan pemerintah yang dapat mengakibatkan upaya penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing) dan tidak efektif dalam mendukung komunitas perikanan dalam jangka panjang, khususnya untuk para nelayan.

Anissa mengemukakan, walaupun berbagai bantuan pemerintah memiliki peran penting dalam mencapai tujuan kebijakan publik, seperti pengentasan kemiskinan, tapi tidak semua bentuk bantuan tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Baca Juga: BUMN Akan Memperkuat Model Bisnis Ekspor Produk Perikanan

Seiring dengan kondisi sosial ekonomi komunitas nelayan yang bergantung pada sektor perikanan, menurut Anissa, ada beberapa bentuk bantuan pemerintah berpotensi membahayakan keberlanjutan sektor tersebut.

Ia mencontohkan, di level pusat, kebijakan bantuan bahan bakar, berbagai program pengembangan pembangunan, pemeliharaan dan akses terhadap infrastruktur perikanan secara bersama-sama menyumbang sekitar 90 persen terhadap seluruh bantuan yang diberikan pemerintah sepanjang 2017 hingga 2020.

Akan tetapi, sistem distribusi bahan bakar saat ini, yang mewakili sekitar 50 persen dari bentuk bantuan tahunan pemerintah pusat terhadap sektor perikanan pada 2017 hingga 2020, dinilai dapat memicu penangkapan ikan secara berlebihan.

Penelitian awal juga menunjukkan bahwa bantuan bahan bakar lebih menguntungkan pemilik kapal ketimbang para nelayan yang seharusnya adalah sasaran utama dari program ini serta sulit diakses oleh komunitas perikanan di daerah-daerah terpencil.

"Meskipun ada ketidakpastian mengenai kesetaraan dan keefektifan dalam membantu kelompok nelayan yang paling rentan, bentuk-bentuk bantuan ini sebagian besar ditargetkan untuk penangkapan ikan pelagis, yang status stok untuk sebagian di antaranya sudah berada di level fully-exploited bahkan over-exploited," paparnya

Baca Juga: PPKM Darurat Berdampak Buruk bagi Nelayan