Kemenkeu: Hampir Semua Negara Utangnya Naik karena Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyatakan, utang pemerintah pada 2020 melebihi kebutuhan. Hal itu disampaikan Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam rapat paripurna DPR, Selasa (22/6/2021).

Ia menjelaskan, realisasi pendapatan negara dan hibah di 2020 sebesar Rp1.647,78 triliun. Kemudian realisasi belanja negara sebesar Rp2.595,48 triliun. Sehingga, defisit APBN mencapai Rp947,7 triliun.

Untuk menutupi defisit, pemerintah menarik utang sebesar Rp1.193,29 triliun. Jumlah itu setara 125,91 persen dari nilai defisitnya. Akibatnya, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp245,59 triliun.

"Realisasi pembiayaan tersebut terutama diperoleh dari penerbitan Surat Berharga Negara, Pinjaman Dalam Negeri, dan Pembiayaan Luar Negeri Sebesar Rp1.225,99 triliun, yang berarti pengadaan utang tahun 2020 melebihi kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit," kata Agung.

Baca Juga: Jawab Walkot Medan Bobby Soal Utang RP 433 M, Gubernur Edy: Tak Tahu Aku

Ia menilai, tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunganya telah melampaui pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penerimaan negara. BPK pun khawatir pemerintah tidak mampu membayar utang tersebut beserta bunganya.

"Memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang," tutur Agung.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Keuangan menyatakan utang semua negara di masa pandemi pasti meningkat. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, selama pandemi ini hampir seluruh negara menghadapi kenaikan utang karena mengambil kebijakan countercyclical.

Sehingga, banyak negara yang rasio utangnya  melampaui batas aman IMF.

Baca Juga: Per Mei 2021, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp309,3 T untuk Biayai APBN

“Dalam kondisi pandemi saat ini, hampir tidak ada negara rasio utangnya di kisaran itu (batas aman IMF),” ungkap Luky saat dikonfirmasi KompasTV, Kamis (24/06/2021).