Ada Larangan Mudik, Okupansi Hotel di Yogyakarta Capai Rekor Terendah

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yogyakarta mencatat, tingkat okupansi hotel tahun ini merupakan yang paling rendah selama PHRI berdiri.

Selama pandemi, okupansi hotel di Yogyakarta sudah rendah. Ditambah pengetatan perjalanan dan larangan mudik, hotel di Yogyakarta semakin merana.

Ketua PHRI Yogyakarta Deddy Pranowo Eryono mengatakan, sebelum ada aturan larangan mudik dan penyekatan jalur, tingkat okupansi hanya 10-15 persen selama awal Mei 2021.

“Setelah ada aturan (larangan mudik), sekarang reservasi turun drastis. Per hari reservasi tinggal maksimal 0,6 persen. Parah banget. Ini rekor terendah selama PHRI (berdiri). Sebelum pandemi, tidak pernah serendah ini,” kata Deddy seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (06/05/2021).

Baca Juga: Buntut WNA Keluyuran ketika Karantina, PHRI Coret Apartemen Oakwood di Jakarta Utara

Reservasi per hari maksimal 0,6 persen tersebut terjadi pada periode 10-15 Mei. Deddy memperkirakan, dari persentase tersebut ada kemungkinan angkanya akan makin menurun.

“Semoga ada keajaiban, kita hanya berharap begitu. Kami PHRI sudah lakukan 3 hal yakni verifikasi protokol kesehatan, sertifikasi CHSE, dan semua karyawan sudah vaksinasi Covid-19 dua dosis,” tutur Deddy.

Semua hal itu dilakukan agar seluruh hotel anggota PHRI Yogyakarta siap menerima tamu selama mudik lebaran. Namun ternyata mudik malah dilarang. Pengusaha hotel di Yogyakarta pun menjadi putus asa.

“Tidak ada semangat  lagi, bagaimana ide-ide untuk bangkitkan (perhotelan). Sekarang sisa semangat kami adalah ingin aparatur sipil negara (ASN) di Pemda seluruh Yogyakarta untuk bisa tinggal di hotel,” tambahnya.

Baca Juga: Marak Hotel Dijual di Marketplace, PHRI: Itu Hoaks

Berdasarkan data PHRI Yogyakarta, tingkat okupansi hotel di Yogyakarta sejak awal 2021 adalah sekitar 30-40 persen. Tingkat okupansi paling tinggi terjadi pada Maret dan April dengan sebaran okupansi yang merata.

Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta menyumbang lebih banyak angka dalam rata-rata tingkat okupansi di Yogyakarta karena terdapat lebih banyak hotel di sana.

Sebelumnya PHRI Yogyakarta mencatat sebanyak 50 hotel dan restoran terpaksa gulung tikar atau tutup permanen. Alasannya adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali oleh pemerintah. 

Baca Juga: Cek Paket Menu Buka Puasamu: Hotel Bintang 4 dan 5 di Yogyakarta di Bawah Rp 100 Ribu

Deddy pun berharap pemerintah kembali memberikan stimulus pengurangan biaya listrik, seperti sebelumnya.

“Inginnya memang ada lagi, kami tidak munafik karena memang pernah menerima. Kami memang sangat butuhkan solusi dari pemerintah, terserah apa pun solusinya yang betul-betul bisa membuat kami bertahan,” tandasnya.