Terungkap, Kebijakan Impor Beras Adalah Perintah Airlangga dan Muhammad Luthfi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Budi Waseso mengaku tak mengusulkan impor beras pada tahun ini. Hal ini karena Bulog masih memiliki cadangan beras di gudang dan petani akan menyambut panen raya.

“Data BPS menyampaikan Maret, April, Mei itu surplus. Itu yang kami jadikan pedoman. Sehingga saat kita rakortas (rapat koordinasi terbatas), kita tidak memutuskan impor,” ujar Buwas dalam papat dengar pendapat bersama Badan Legislasi DPR, Selasa (16/3/2021).

Buwas mengungkapkan, langkah impor beras ini muncul setelah pihaknya menerima perintah mendadak dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.

Baca Juga: Wacana Impor Beras Usai Presiden Jokowi Serukan Benci Produk Asing, Ini Alasannya

“Kebijakan Pak Menko dan Pak Mendag, kami akhirnya dikasih penugasan tiba-tiba untuk melaksanakan impor,” bebernya.

Menurutnya, rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya tak pernah membahas impor beras. Rapat itu hanya membahas stok pangan dalam negeri dan ancaman gangguan cuaca yang dapat mengganggu stok beras.

Pihak Bulog, kata Buwas, malah mendapat beban tambahan akibat kebijakan impor beras ini. Hal ini terkait keberadaan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dari sisa impor 2018 sebanyak 275.811 ton di gudang Bulog.

Penyaluran cadangan beras ini hanya bisa berjalan dengan penugasan dari pemerintah. Di sisi lain, Buwas mengaku, Bulog tidak lancar menyalurkan beras saat ini.

Hal itu karena Bulog sudah tidak lagi menjadi penyalur beras untuk program bansos beras sejahtera (rastra).

“Sehingga saat itu kami punya 3,1 juta ton itu kehilangan pasarnya untuk 1 tahun sampai 2,6 juta ton. Sehingga bermasalah sampai sekarang. Sehingga beras eks impor tersisa hingga saat ini, dan kondisinya karena sudah tiga tahun mutunya turun,” kata Buwas.

Baca Juga: Untuk Kendalikan Harga, Tahun Ini Pemerintah Impor Beras 1 Juta Ton

Beras impor yang telah berkurang kualitasnya itu berjumlah 106.642 ton. Buwas menyebut telah menyampaikan masalah ini pada pemerintah.

Pemerintah dan Bulog pernah menyepakati untuk mengolah beras sisa impor 2018 menjadi tepung. Rencananya, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian akan melaksanakan kesepakatan itu.

“Tapi sampai saat ini belum bisa dilaksanakan. Ini menjadi beban Bulog," ujar Buwas, dikutip dari Kompas.com.

Ia menjabarkan, stok beras Bulog sebesar 883.585 ton, terdiri dari beras CBP mencapai 859.877 ton dan beras komersial sebanyak 23.708 ton per 14 Maret 2021.

Buwas yakin Bulog nantinya dapat menyerap 500 ribu ton beras dari petani lokal saat panen raya. Dari total beras lokal yang Bulog beli itu, sebanyak 390.800 ton akan menjadi Cadangan Beras Pemerintah.

Dengan itu, cadangan beras akan melebihi ketentuan CBP per tahun di kisaran 1 juta sampai 1,5 juta ton.

Baca Juga: Desak Hentikan Impor Beras, Politikus PKB: Kapan  Indonesia Menuju Kedaulatan Pangan?

Tak cuma membebani Bulog, petani juga mengeluhkan impor beras ini dapat mengancam petani. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mencatat, harga gabah di tingkat petani saat ini terus turun, meski belum memasuki masa puncak panen raya.

Harga gabah acuan pemerintah adalah Rp4.200 per kilogram. Namun, gabah petani di berbagai daerah memiliki harga di bawah angka itu.

Harga gabah rata-rata di Ngawi - Jawa Timur, dan Demak - Jawa Tengah ada di bawah Rp4.000 per kilogram. Sementara, harga gabah petani di Kroya, Indramayu, Jawa Barat berkisar Rp3.000-Rp3.500 per kilogram.