Utang Luar Negeri Pemerintah Capai US$ 420,7 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.TV- Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2021 tercatat sebesar US$ 420,7 miliar atau sekitar Rp 5.889,8 triliun (asumsi kurs Rp 14.000).

Terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar US$ 213,6 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 207,1 miliar.

Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia pada akhir Januari 2021 tumbuh sebesar 2,6% dibanding Januari 2020. Lebih rendah dibanding pertumbuhan Sedangkan pertumbuhan ULN Desember 2020 sebesar 3,4% dibanding Desember 2019.

Baca Juga: Nur Chuzaimah, Mantan Pegawai BCA yang Rela Utang untuk Ganti Uang Rp 51 Juta karena Salah Transfer

"Perlambatan pertumbuhan ULN tersebut terjadi pada ULN Pemerintah dan ULN swasta, " kata Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/03/2021).

Posisi ULN Pemerintah bulan Januari 2021 mencapai US$ 210,8 miliar, tumbuh 2,8% dibanding Januari 2020. Tapi pertumbuhan ULN pemerintah itu lebih rendah dibanding bulan sebelumnya.

Yaitu pertumbuhan ULN pemerintah Desember 2020, yang tumbuh 3,3% dibanding Desember 2019.

Melambatnya pertumbuhan utang pemerintah, disebabkan pembayaran pinjaman bilateral dan multilateral yang jatuh tempo. Sementara itu, posisi surat utang Pemerintah masih meningkat seiring penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi dolar AS dan Euro di awal tahun.

Baca Juga: Ini Rincian Sumber Utang Pemerintah yang Capai Rp 6.000 T

Perkembangan ULN juga didorong aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang meningkat, didukung oleh kepercayaan investor asing yang terjaga terhadap prospek perekonomian domestik.

Menurut BI, ULN Pemerintah dikelola secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah. Antara lain, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,6% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1%), sektor jasa pendidikan (16,2%), sektor konstruksi (15,2%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (13,0%).

Untuk ULN swasta, juga tumbuh melambat. Pertumbuhan ULN swasta pada akhir Januari 2021 tercatat 2,3% dibanding Januari 2020. Lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya.

Baca Juga: Erick Thohir Tagih Utang Pemerintah Senilai Rp 113 Triliun Lebih

Yaitu Desember 2020 yang tumbuh 3,8% dibanding Desember 2019. Lambatnya pertumbuhan ULN swasta, disebabkan oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) serta ULN lembaga keuangan (LK).

Pada akhir Januari 2021, ULN PBLK tumbuh sebesar 4,9% dibanding Januari 2020. Lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya, yaitu Desember 2020 yang tumbuh sebesar 6,3% dibanding Desember 2019.

Berdasarkan sektornya, ULN terbesar dengan pangsa mencapai 77,0% dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA), sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," kata Erwin.

Baca Juga: Balas Kritik soal Utang Pemerintah, Sri Mulyani: Semua Negara Islam Berutang

Struktur ULN yang sehat tersebut tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Januari 2021, yang tetap terjaga di kisaran 39,5%. Relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,4%.

Struktur ULN Indonesia yang tetap sehat juga tercermin dari besarnya pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,4% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Baca Juga: Yuk! Gali "Cuan" Lewat Produk Utang Pemerintah