Pembangunan IKN: Rencana Urun Dana Masyarakat Disebut sebagai Imbas dari Kesalahan Kalkulasi

Sejumlah ekonom mengatakan rencana pemerintah membentuk skema urun dana (crowdfunding) dari masyarakat untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), mengindikasikan adanya "problematika" dan "kesalahan kalkulasi" dalam menyusun skema pembiayaan megaproyek ini di tengah "sepinya" minat investor.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan sumber pendanaan yang belum sesuai harapan membuat pemerintah mau tidak mau mencari berbagai sumber lainnya.

Implikasi lebih jauhnya, kata dia, megaproyek IKN terancam mundur dari tenggat, bahkan mangkrak.

"Akhirnya salah satu caranya lewat model crowdfunding. Tentu saja investasinya dari masyarakat, yang punya uang pribadi, dikelola, diinvestasikan ke proyek-proyek di IKN," kata Tauhid.

Baca juga:

• Mengapa ada tuduhan 'konflik kepentingan' di balik penunjukan pimpinan Sinar Mas sebagai wakil kepala IKN?
• Ibu kota baru: Pemerintah klaim dapat dukungan warga lokal, petani adat sebut ‘yang diundang hanya elite’
• Penggunaan APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, pakar: 'Akan korbankan program masyarakat'

Presiden Joko Widodo sebelumnya pernah menyatakan bahwa porsi pembangunan IKN yang menggunakan APBN hanya akan berkisar 20% dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp466 triliun.

Oleh sebab itu, Jokowi juga meminta Otorita Ibu Kota Negara "fleksibel dan lincah mendapatkan skema pendanaan dari berbagai skema yang ada".

Tetapi di saat yang sama, belum ada satu pun kesepakatan atau komitmen dengan investor asing. Bahkan Softbank, sebagai investor yang diklaim pemerintah menjanjikan investasi Rp1.000 triliun, menyatakan mundur sebelum ada komitmen di atas kertas.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira.

"Ide ini tiba-tiba muncul di tengah hengkangnya Softbank, mendadak minta crowdfunding ini kan cukup panik ya, khawatir proyek IKN tertunda. Kalau andalkan dari APBN, kondisi fiskalnya tidak mendukung karena masih dalam tekanan akibat pemulihan ekonomi," kata Bhima kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/3).

Namun, Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN) Sidik Pramono menegaskan bahwa skema urun dana muncul "bukan karena calon investor menyatakan tidak tertarik lagi di program pembangunan IKN".

Menurut dia, pemerintah membidik berbagai sumber pendanaan karena telah berkomitmen untuk "tidak membebani APBN".

Bagaimana skema pendanaan IKN?

Mega proyek pembangunan IKN diestimasikan membutuhkan anggaran sebesar Rp466 triliun.

Sejauh ini, sumber pendanaan rencananya berasal dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sebesar 54,6% (Rp254,4 triliun), kemudian dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 19,2% (Rp89,5 triliun), dan dari pihak swasta sebesar (26,2%) Rp122,1 triliun.

Selain skema APBN, Sidik mengatakan pendanaan IKN juga bisa bersumber dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), kontribusi swasta murni, dukungan pendanaan internasional, serta penghimpunan dana dari masyarakat dan filantropi.

Sidik Pramono mengatakan detil dari skema-skema pembiayaan itu, termasuk rencana urun dana dari masyarakat, masih disusun dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang rencananya akan diterbitkan paling lambat pertengahan April 2022.

RPP itu merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang mengamanatkan bahwa pembiayaannya bisa berasal dari APBN maupun sumber lain yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca juga:

• UU IKN resmi disahkan, Nusantara disetujui jadi nama ibu kota baru
• Bupati Penajam Paser Utara 'tersangka kasus korupsi', 'jadikan pelajaran dalam proyek ibu kota negara'

Pada saat yang sama, Sidik mengatakan pemerintah masih menjajaki calon investor potensial untuk berkontribusi pada pembangunan IKN. Sejauh ini, belum ada kesepakatan resmi maupun komitmen investasi yang terbentuk meski pemerintah mengklaim ada "ketertarikan" dari sejumlah pihak.

"Tentu sejumlah potential investor menyatakan tertarik di program IKN dan tentu saja minat awal ini akan kita lanjutkan lagi dengan pembicaraan lebih intensif, teknis, detil, sehingga berujung pada kerja sama para pihak," ujar Pramono.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim telah ada sekitar lima negara yang siap mendanai IKN. Salah satunya adalah investor dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab yang dia klaim siap mengucurkan investasi senilai US$20 miliar (Rp287,6 triliun) untuk IKN.

Mungkinkah pembangunan IKN menggunakan skema urun dana?

Crowdfunding atau urun dana merupakan skema pendanaan yang melibatkan masyarakat secara luas. Sistem pengumpulan dananya pada umumnya bisa diakses melalui internet.

Namun INDEF dan CELIOS menyatakan sejauh ini belum pernah ada pembangunan infrastruktur, apalagi megaproyek, di Indonesia yang menggunakan skema ini.