Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit terkait Covid-19 terus meningkat, akan tetapi perhimpunan rumah sakit mencatat 80%-nya didominasi pasien yang semestinya bisa melakukan isolasi mandiri.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas layanan telemedisin (telemedicine) bagi pasien Covid-19 tanpa gejala dan bergejala ringan, yang menurut relawan Lapor Covid, belum bisa diukur karena keterbatasan data.
Kementerian Kesehatan mengaku belum memiliki data pengguna telemedisin, tapi layanan itu diklaim sudah banyak diakses oleh warga.
Akhir pekan kemarin, dengan kepala yang terasa berat, Siska, 34 tahun, membuka ponselnya pukul 05:00 pagi. Saat itu, ia mendapat pesan hasil tes PCR yang menunjukkan positif Covid-19.
Siska mengalami gejala badan panas seharian, "Cuma sisa tenggorokan sakit sama batuk, sampai hari ini".
"Jadi saat itu, saya memutuskan isolasi mandiri," katanya.
Perempuan yang tinggal di Jakarta Pusat ini langsung bangkit dari tempat tidur setelah mendapat pemberitahuan tersebut. Ia membatalkan rencana perjalanan, termasuk segera berkonsultasi dengan keluarga yang pernah terinfeksi Covid-19.
Dalam konsultasinya, ia mendapat informasi bisa mendapat layanan telemedisin gratis dari pemerintah berupa konsultasi dokter secara daring dan paket obat.
Tapi, setelah berjam-jam menunggu, tak ada pemberitahuan dari Kemenkes. Akhirnya, Siska menggunakan layanan telemedisin mandiri di salah satu platform dan harus merogoh kocek hampir Rp1,2 juta, untuk konsultasi dokter dan obat-obatan.
Hari itu juga obatnya sampai ke rumahnya.
"Karena sudah keburu panik segala kan… terus baru dapat WA [pesan WhatsApp] Kemenkes itu sekitar jam 2 siang. Jauh banget dari jam 05:00 pagi ke jam 14:00. Saya sudah keburu beli obat sendiri," jelasnya.
Namun, Siska tetap menggunakan layanan telemedisin gratis dari pemerintah. Ia baru menerima obat "Paket B (Ringan)" sehari kemudian yang berisi Favipirarir (antivirus), multivitamin, dan paracetamol.
Sejumlah pasien isolasi mandiri lain yang dihubungi BBC juga mengaku tak memanfaatkan layanan digital gratis tersebut karena tidak tahu.
Keluhan ini disampaikan di tengah kenaikan tingkat hunian rumah sakit oleh pasien Covid-19. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mencatat saat ini tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di rumah sakit untuk isolasi mencapai 16%.
"Untuk [BOR] ICU (Intensive Care Unit) sekitar 16%," kata Kepala Persi, Bambang Widodo kepada BBC News Indonesia, Rabu (02/02).
Sementara itu, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit terkait Covid-19 di Jakarta mencapai 60%, dengan ICU 28%.
Bambang mengatakan, tingkat keterisian yang didominasi pasien tanpa gejala dan ringan yang terus meningkat ini, berisiko menjadi "beban rumah sakit".
"Kalau benar sampai kasus itu pecah di awal Maret, kenaikannya tinggi, itu kan butuh rumah sakit terjaga. Kalau dulu itu, rumah sakit kan roboh waktu delta itu, tidak mampu melayani," katanya.
Menurutnya, tingginya pasien tanpa gejala atau bergejala ringan yang mendominasi rumah sakit, salah satunya disebabkan minimnya pengetahuan mengenai omicron. Pemahaman yang sejatinya bisa dibantu dengan layanan telemedisin.
"Kalau pemahaman lebih baik, kemudian sosialisasi mereka dengan fasilitas telemedisin dan telekonsultasi dan telefarmasi, kalau bisa dikerjakan oleh pemerintah, saya kira itu akan membantu masyarakat untuk bisa percaya diri melakukan isolasi mandiri di rumah," tambah Bambang.
Jika layanan telemedisin "benar-benar baik", kata dia, kemungkinan bisa mengurangi keberadaan pasien tanpa gejala dan bergejala ringan di rumah sakit hingga setengahnya.
"Konsultasinya cepat untuk direspon. Kemudian mendapatkan layanan farmasinya baik, kemudian akses telemedisnya gampang, [itu] bisa menahan cukup besar," kata Bambang.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya agar layanan medis daring (telemedisin) pengiriman obat kepada pasien Covid-19 isolasi mandiri dipercepat menjadi hitungan jam.
Perintah ini dikeluarkan menyusul laporan masyarakat mengenai keterlambatan pengiriman obat telemedisin. Laporan-laporan keterlambatan pengiriman obat telemedisin ini dibahas dalam rapat KSP dan telah diserahkan ke presiden.
Hal ini direspon Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Abraham Wirotomo, "Bapak Presiden memerintahkan untuk memeriksa penyebabnya kenapa dan memastikan obat bisa tiba dalam hitungan jam," katanya seperti dilansir Antara.
Sejauh ini Kemenkes belum memiliki data berapa banyak masyarakat yang memanfaatkan telemedesin meskipun diklaim "sudah cukup banyak feedback dari beberapa masyarakat yang sudah mengakses layanan ini".
Sumber : BBC
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.