Ajukan Hak Interpelasi, Inisiator Sebut Pemprov DKI Tidak Berikan Kejelasan Terkait Ajang Formula E

JAKARTA, KOMPAS.TV - Politikus fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, fraksi PDIP mengajukan hak interpelasi terkait gelaran Formula E karena ketidakjelasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan gelaran tersebut. 

Salah satunya ialah tidak adanya studi kelayakan yang sampai hari ini dikatakan belum juga diberikan. 

"Contoh di komisi E ya, kami rapat mengenai Formula E, kami tanyakan mengenai studi kelayakan sampai saat ini tidak pernah diberikan," ujar Ima di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/8/2021). 

Selain itu, Ima mengatakan Pemprov juga tidak terbuka mengenai MoU atau nota kesepahamannya. Ditambah lagi, di masa pandemi Covid-19 ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta disebut mengalami defisit. 

"Karena di masa pandemi ini, dengan APBD DKI yang defisit seperti ini kan lebih baik (diberikan) pada anak yatim piatu yang putus sekolah, atau mereka yang juga tidak bisa melanjutkan kuliah karena orang tua meninggal karena Covid-19," ujarnya. 

Baca Juga: Fraksi PDI-Perjuangan dan PSI Serahkan Usulan Penggunaan Hak Interpelasi Formula E ke Ketua DPRD DKI

Sebagaimana diketahui, fraksi PDI-Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan tanda tangan pengajuan hak interpelasi Formula E yang berjumlah 33 orang. Rinciannya, 25 orang berasal dari PDIP dan 8 orang dari PSI. 

"Maka dari itu kami yang mengajukan dari fraksi PDI-P ingin agar gubernur lebih bijaksana, lebih mengatur keuangannya lebih penting untuk apa. Karena kalau Formula E hanya sebagai prestisius saja ya, bukan urgent paling utama," kata Ima. 

Ima sendiri mengakui, terkait studi kelayakan, belum ada jawaban dari Pemprov DKI. 

"Sebenarnya kalau studi kelayakan tidak sulit ya, karena ini sudah memakan biaya yang sangat besar. Jadi apakah sangat sulit untuk studi kelayakan ini? Menurut saya sih seperti ada yang ditutup-tutupi, seperti tidak transparan," kata Ima. 

"Kami sebagai Wakil rakyat saja tidak diiberitahu apalagi rakyat DKI Jakarta sama sekali awam, maka dari itu kami memegang amanah warga Jakarta untuk bertanya ke gubernur," sambungnya. 

Baca Juga: Dua Direksi dan Satu Komisaris PT Jakpro Mengundurkan Diri