Integrasi Hak Asasi dan Rehabilitasi di Lapas Khusus Perempuan

Warga binaan yang telah lulus seleksi ini mengikuti perkuliahan secara blended learning atau pembelajaran secara campuran yang berlangsung tiga kali dalam seminggu, termasuk dengan sistem daring.  

Tak hanya akses pendidikan, LPP Kelas IIA Kerobokan juga menyediakan kebutuhan anak WBP secara layak, seperti pojok bermain hingga ruang menyusui.

WBP perempuan yang membawa anak akan diberikan kamar khusus dan tidak dicampur dengan WBP lain yang tidak membawa anak. Selain itu, lapas juga telah memiliki posyandu sendiri sehingga layanan imunisasi secara lengkap dapat diberikan kepada anak. LPP Kelas IIA Kerobokan juga turut memberikan makanan tambahan setiap bulan, termasuk susu dan popok bayi. 

Upaya pemenuhan hak asasi bagi para WBP perempuan ini diharapkan dapat menciptakan karakter dan kemandirian bagi mereka. 

Esti, mantan WBP LPP Kelas IIA Kerobokan, mengungkapkan bahwa ia telah merasakan pembinaan selama tiga tahun. Kini, ia dapat menerapkan berbagai keterampilan dan pelatihan yang ia pelajari selama di dalam lapas. Bahkan, ia juga menampung mantan WBP lainnya sebagai pekerja.

“Waktu saya ada di sini (lapas), saya dulu banyak mengkoordinir, membuat barang-barang kerajinan, dan itu saya lanjutkan setelah saya keluar. Sekarang saya sudah punya workshop dan punya toko, jadi gift shop juga untuk craft,” tutur Esti.

Tak hanya di LPP Kelas IIA Kerobokan, upaya pemenuhan hak asasi ini juga dilakukan di LPP Kelas IIA Malang, Jawa Timur. Melalui berbagai program untuk pemenuhan hak tersebut, LPP Kelas IIA Malang berhasil menjadi lapas terbaik di Indonesia. Kini, lapas ini menampung 21 WBP perempuan, yang sebagian besar merupakan terpidana seumur hidup.

LPP Kelas IIA Malang juga menjadi salah satu unit pelayanan terpadu pilot project untuk Unit Pelaksana Teknis ramah kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, ibu hamil, lanjut usia, dan anak-anak. 

Atas pelayanan terbaik untuk WBP perempuan pada kelompok rentan, LPP Kelas IIA Malang berhasil meraih penghargaan P2HAM atau Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia pada tahun 2023.

Kepala LPP Kelas IIA Malang, Yunengsih, mengungkapkan bahwa lapas ini menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung kebutuhan khusus kelompok rentan, seperti klinik dan posyandu. Selain itu, LPP Kelas IIA Malang juga menyediakan berbagai kebutuhan lain, seperti popok bayi, minyak telon, hingga pembalut. 

“Jadi berkat dukungan dari stakeholder kami di LPP Malang ini untuk pemenuhan kebutuhan kelompok rentan dan khususnya perempuan bisa kami atasi atau berikan sesuai dengan yang seharusnya kita berikan atau mereka terima,” ujar Yunengsih.

WBP perempuan yang sedang hamil dan pasca melahirkan juga diberikan pendampingan selama berada dalam masa tahanan. Mereka juga diberikan kesempatan merawat anak selama 3 tahun, salah satunya untuk memberikan hak ASI eksklusif dan pengasuhan hingga usia 3 tahun. 

Para WBP perempuan yang membawa anak ditempatkan di blok khusus yang berbeda dengan WBP perempuan lainnya agar mereka memiliki keleluasaan dalam mengasuh, merawat, dan juga menyusui anak. 

“Di sana ada dokternya yang senantiasa memberikan ya itu, kesehatan reproduksinya, ya kesehatan khusus untuk menyusui ibu hamil, bagaimana menu makanannya, ini semua diatur,” jelas Kepala  Divisi Pemasyarakatan Kanwil Jawa Timur, Heri Azhari.

Pendampingan dan fasilitas layanan khusus bagi kelompok rentan di lapas turut dirasakan oleh D, WBP perempuan LPP Kelas IIA Malang yang sudah memasuki tahun ketiganya. D mengungkapkan bahwa ia memasuki lapas dalam kondisi hamil hingga akhirnya melahirkan. 

“Saya di sini dikasih fasilitas khusus ditaruh di ruangan ibu dan anak sendiri, terus fasilitas susu itu dapat jatah setiap bulan sama pampers. Terus imunisasi anak saya juga mulai awal sampai akhir itu lengkap,” jelas D. 

Untuk meningkatkan layanan bagi para WBP perempuan, LPP Kelas IIA Malang juga memikirkan dampak psikologi terhadap para WBP perempuan, terutama terkait hubungan dengan keluarga. Hal ini dirasakan oleh FD, WBP perempuan yang harus menjalani hukuman selama 10 tahun. 

“Saya ini pidananya lama, inovasinya antara lain kunjungan khusus anak di hari Minggu, minggu ketiga setiap bulannya. Dengan kunjungan khusus anak ini, saya bisa bertemu secara pribadi dengan anak saya tanpa gangguan dari pengunjung lain,” ungkap FD.

Menurut FD, dengan adanya kunjungan khusus anak ini, ia bisa menikmati waktu bersama anaknya. 

LPP Kelas IIA Malang juga melakukan kerja sama dengan Balai Latihan Kerja agar warga binaan tak hanya mendapat keterampilan, tetapi mereka juga memperoleh sertifikasi pelatihan sebagai modal hidup mandiri nantinya. 

“Keterampilan yang dimiliki atau yang didapat oleh warga binaan kami itu hasil kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta, diantaranya dengan BLK, BLK Singosari, maupun BLK Wonojati, juga dengan dinas koperasi dan perindustrian dan perdagangan Kota Malang dan Kota Batu,” jelas Yunengsih.

“Mereka selain berupaya memberikan skill kepada mereka, berupa keterampilan yang diminati, juga membantu untuk pemasarannya,” lanjutnya.

Kini, lapas bukanlah penjara kelam yang merampas hak-hak WBP untuk memperoleh pendidikan atau hak khusus lainnya, tetapi lapas telah berubah menjadi tempat pembinaan untuk mengayomi agar WBP siap kembali dan dapat diterima kembali oleh masyarakat serta lingkungan.