Sejumlah Hal Terungkap dari Pemeriksaan MKMK, Ada Dugaan Kebohongan Anwar Usman

JAKARTA, KOMPAS.TV - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah mengambil kesimpulan dari pemeriksaan saksi pelapor dan pihak terkait lainnya, termasuk memeriksa Ketua MK Anwar Usman dalam  dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi.

Ketua MKMK, Jimly Asshididqie memastikan putusan MKMK bakal dibacakan pada Selasa, 7 November besok setelah Sidang Pleno MK.

Sejumlah hal terungkap dari pemeriksaan MKMK. Dugaan kebohongan Ketua MK Anwar Usman soal alasannya tak ikut memutus 3 perkara uji materi capres-cawapres dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

MKMK juga mengantongi bukti rekaman kamera pemantau atau cctv soal kejanggalan pendaftaran gugatan perkara syarat batas usia capres cawapres dan sejumlah  dokumen administrasi, termasuk mendengar keterangan 21 pelapor.

Dari sidang MKMK, terdapat temuan sementara Majelis Kehormatan diantaranya pelanggaran prosedur registrasi hingga sidang, MKMK juga mengungkap temuan konflik kepentingan Ketua MK Anwar Usman karena tak mengundurkan diri dalam perkara yang menyangkut keponakannya Gibran Rakabuming Raka.

Temuan lainnya, soal Hakim Konstitusi yang bicara materi perkara yang sedang diperiksa dan temuan Hakim Konstitusi yang mengungkap "dissenting opinion" yang berhubungan dengan substansi materi perkara yang diperiksa.

Sebelumnya MKMK sudah memeriksa Ketua MK Anwar Usman dalam  sidang dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Anwar Usman bahkan diperiksa 2 kali di awal dan akhir sidang MKMK.

Dari 21 laporan terkait Hakim Konstitusi, ada 15 laporan terkait Ketua MK Anwar Usman. Usai diperiksa, Anwar Usman mengaku siap menerima apapun keputusan MKMK.

Dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi ini mengemuka  setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara gugatan batas usia capres cawapres dengan menambah syarat baru bagi kepala daerah yang telah menjabat atau sedang menjabat di bawah usia 40 tahun.

Putusan MK itu menjadi karpet merah  anak presiden Gibran Rakabuming Raka untuk maju di pilpres 2024.