KOMPAS.TV - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki data intelijen soal kondisi internal dan agenda partai politik (parpol) dinilai menjadi bentuk nyata campur tangan atau cawe-cawe, menjelang pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutya Hafid menyebutkan hal ini belum ada pelanggaran yang dilakukan Presiden Jokowi mengenai data intelijen partai politik. Hal yang wajar ketika seorang Presiden buka-bukaan mempunyai data intelijen dari partai politik, ungkap Meutya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.