Manuver Gubernur Kepri Beri Bantuan Ratusan Miliyar Rupiah Jelang Pilkada

Menurutnya, Pilkada sebagai bagian dari proses politik, menjadi salah satu sektor, yang menjadi 5 fokus area pemberantasan korupsi KPK, yaitu hukum, SDA, layanan publik, bisnis, swasta, dan politik.

" Kelima area itu , memiliki tingkat potensi risiko, yang tinggi terjadinya korupsi," kata tessa.

Lanjutnya , untuk itu upaya pemberantasan korupsi oleh KPK ,  tidak hanya melakukan pendekatan represif saja, tapi juga preventif dan edukatif.

Oleh karena itu , KPK meminta para calon kepala daerah tidak menyalahgunakan anggaran ,  negara maupun daerah, untuk kepentingan pribadi atau kampanye politiknya , dengan cara-cara melawan hukum dan bertentangan , dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah.

KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi,  juga secara intens melakukan pendampingan pencegahan korupsi , kepada seluruh pemerintah daerah pada setiap area di Monitoring Centre for Prevention yang dinamakan MCP.

Melalui tugas pencegahan KPK , juga telah memotret dan memberikan rekomendasi , kepada setiap pemda , untuk melakukan perbaikan pencegahan potensi korupsi, dengan Survei Penilaian Integritas.

" Demikian halnya, KPK juga gencar melakukan kampanye “ hajar serangan fajar," ngukapnya.

Untuk itu jika masyarakat masih melihat atau mengetahui , adanya dugaan tindak pidana korupsi , dalam proses tersebut, dapat melaporkan aduannya kepada KPK

Menanggapi akan hal itu , ketua Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara , DPD kepri , Awaluddin mengatakan , pada hakikatnya bantuan yang disalurkan oleh gubernur , merupakan hal bagus , namun tidak etis momennya diwaktu pilkada ini.

" kenapa diwaktu saat ini , gubernur kepri yang juga maju dalam pilkada nanti , baru menggelontorkan bantuan , bahkan mencapai ratusan mikiyar rupiah dari keseluruhannya yang di kunjunginya ," heran awauddin saat dikonfir kamis sore.

Selain itu , gubernur kepri juga harus mengkalirifikasi anggaran bantuan itu dari mana aja , apa itu termasuk dari dinas sosial , dinas pu atau dinas dinas lain nya.

" gubernur kepri harus terbuka atas anggaran bantuan itu seperti apa , jangan hanya ada yang terselumbung , contohnya seperti bantuan sembako , yang menempelkan wajah pribadi gubernur di suatu item sembako itu , padahal itu kan dirinya bukan sendiri , ada juga wakil gubernurnya , ini tidak kenapa hanya dirnya aja," imbuhnya.

Memasukin pilkada ini , memang bisa dikatakan rawan atau rentan bagi para kepala daerahanpetahanan , yang ingin untuk bisa mendapatak simpatisan dari masyarakat , berbagai cara akan dilakukan , terutaman memberi bantuan bantuan dengan memanfaatkan fasikitas negara.