Penjabat Gubernur PBD Akan Panggil Sejumlah Pihak Terkait Penolakan Aktvitas Perkebunan Sawit di Hut

SORONG, KOMPAS.TV - Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaad mengatakan, saat ini persoalan penolakan Suku Moi terhadap perkebunan kelapa sawit diatas Hutan adat, masih dalam proses hukum, selanjutnya pemerintah akan memanggil pihak terkait untuk mendengarkan aspirasi mereka.

Penjabat Gubernur menegaskan sesuai arahan Wakil Presiden masyarakat adat harus dilibatkan dalam setiap pembangunan, sebagai bentuk penghargaan terhadap masyarakat adat yang ada di wilayah tersebut.

Sementara itu Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, juga turut merespon penolakan masyarakat adat, terhadap perkebunan kelapa sawit di Hutan adat. Menurut Wapres setiap pembangunan harus ada komunikasi dengan kepala adat dan masyarakat, agar tidak terjadi kesalahpahaman.  Terkait persoalan yang terjadi di pengadilan saat ini biarkan berproses sesuai aturan, namun kedepannya dihimbau untuk hal seperti ini tidak terulang kembali.